Rakyat Dukung Pemerintah Baru Thailand

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Bangkok: Rakyat Thailand menyambut baik penunjukan Surayud Chulanont sebagai perdana menteri. Namun, tetap ada kekhawatiran sebagian warga yang mempersoalkan latar belakang kemiliteran dan masa depan ekonomi Negeri Gajah Putih di tangan pensiunan jenderal itu."Dia merupakan pilihan terbaik, dan saya yakin dia bisa memecahkan masalah yang membelit Thailand," kata Suchitra Pholngam, guru, 26 tahun, kemarin. "Saya tidak khawatir militer bakal mempengaruhinya karena rakyat masih punya raja."Junta militer yang dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratglin, Ahad lalu, mengangkat Surayud sebagai pengganti Thaksin Shinawatra, yang mereka gulingkan 19 September lalu dalam kudeta tidak berdarah. Raja Bhumibol Adulyadej telah merestui penunjukan penasihatnya itu.Thosatorn Rassameewong, 42 tahun, petinggi di perusahan telekomunikasi TOT, mengatakan peran Surayud sebelumnya sebagai penasihat raja merupakan sebuah nilai tambah. "Saya percaya pemerintah baru akan lebih baik ketimbang Thaksin," ujarnya.Namun, sebagian warga masih kurang sreg dengan latar belakang kemiliteran Surayud. "Militer itu salah satu yang membuat masalah di masa lalu," kata Supati Chomboonsawat, 40 tahun, pegawai hotel di Bangkok. Tapi, menurut dia, itu lebih baik ketimbang seorang pengusaha.Sebagian penduduk juga khawatir pemerintah baru hanya akan berfokus pada masalah politik. Pungsiri Decharkunmak, 58 tahun, pengusaha, justru lebih suka kebijakan ekonomi Thaksin. "Kalau Thaksin kembali, dia pasti terpilih lagi," ujarnya.Surayud mengakui agenda kerjanya tidak akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Tapi, "Saya bakal taat pada kebijakan ekonomi yang dianjurkan Raja," katanya. Surayud akan memilih anggota kabinetnya dalam waktu seminggu.AFP | THE NATION | SS KURNIAWAN

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.