Dili Mencekam, Warga ke Atambua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kupang:Kerusuhan di Dili tak juga padam. Sabtu (30/9) kemarin, kerusuhan kembali meletus. Setidaknya 50 warga asing berbondong-bondong menyelamatkan diri ke Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka ikut menyelamatkan diri bersama warga Timor Leste yang sudah mengungsi sejak Kamis lalu. Sebagian besar pengungsi adalah wanita dan anak-anak. Para pengungsi mengaku akan bertahan di Atambua sampai konflik antara etnis Loro Monu (Barat) dan Loro Sa'e (Timur) mereda. "Situasi di Dili setiap hari tegang dan mencekam. Betul-betul tidak aman," kata Dominggus, bukan nama asli, warga asal Dili, saat dihubungi Tempo di Atambua kemarin. Dominggus bercerita, dalam kerusuhan itu, para perusuh menggunakan panah dan katapel beracun serta berbagai senjata tajam lain. "Ada juga yang pakai senjata api," tuturnya. "Entah dari mana mereka mendapatkan senjata itu." Juru bicara Pasukan Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste, Mayor Artileri Azis Mahmudi, yang dihubungi kemarin pagi melalui telepon selulernya, membenarkan adanya kerusuhan yang diakibatkan pertikaian antarkelompok. Azis mengaku langsung mengecek kebenaran informasi itu ke Kedutaan Besar RI di Dili. "Ibu Minton bilang setiap hari selalu ada keributan antargeng. Situasinya tegang," kata Azis mengutip ucapan perwira penghubung Polri di Kedutaan Besar RI di Dili, Komisaris Besar Polisi Minton Mariaty Simanjuntak, tentang kerusuhan di Timor Leste. Kendati banyak penduduk yang mengungsi, menurut Azis, lalu lintas orang di perbatasan masih normal. "Mereka umumnya misionaris dan pelaku bisnis," ujarnya. Kamis lalu, Kantor Imigrasi Atambua mendeportasi 20 warga Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Ke-20 pendatang gelap itu menyeberang ke wilayah RI menggunakan sebuah perahu motor dan mendarat di pelabuhan rakyat Atapupu, Kecamatan Kakulukmesak. Warga Timor Leste itu berupaya kabur dari negaranya akibat situasi keamanan yang semakin tak terkendali. l JEMS DE FORTUNA (ATAMBUA)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.