PBB Tuding Junta Thailand Langgar HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, New York: Kebijakan-kebijakan yang diambil junta selepas kudeta sudah menabrak konvensi hak asasi manusia. Menurut Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedikitnya ada satu kesalahan serius yang dilakukan pemerintahan militer, yaitu membubarkan Dewan HAM Nasional Thailand. "Kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis menimbulkan kekhawatiran pelaksanaan hak asasi manusia," kata Komisioner HAM PBB Louise Arbour. Sebab, "mereka juga membatasi hak kebebasan berkumpul, berpendapat dan sewenang-wenang menangkap orang." Militer, Selasa pekan lalu, mendongkel Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dalam kudeta tidak berdarah. Jenderal Sonthi Boonyaratglin yang memimpin perebutan kekuasaan itu langsung membekukan konstitusi, parlemen dan pemerintahan. Mereka juga melarang orang berkumpul lebih dari lima orang dan mengontrol ketat media massa.BANGKOK POST | SS KURNIAWAN

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.