Horta Setuju Rombak Sistem Peradilan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Dili:Pemerintah Timor Leste dan Forum Nasional untuk Keadilan dan Perdamaian Senin (25/9)kemarin bersepakat untuk merombak sistem peradilan yang selama ini dianggap tak terbuka dan tak mandiri. Tapi Perdana Menteri Ramos Horta emoh merombak kabinet. "Lebih baik saya mundur," kata Peraih Nobel Perdamaian itu. Sekretaris Umum Forum Perdamaian Vital dos Santos memahami alasan Horta. "Perdana menteri bilang kabinet ditentukan oleh suara mayoritas partai dan bukan dirinya," tutur Dos Santos. Dos Santos berharap Perdana Menteri Horta segera bekerja merombak sistem peradilan dan secepatnya menghukum para kriminal. Di samping itu, kata dia, Froum Perdamaian juga mendesak komisi pemantau independen internasional untuk memantau jalannya pemilihan umum pada 2007 nanti. Sementara itu Sabtu dan Ahad kemarin kerusuhan kembali meletus di Dili. Pemicunya bentrokan antardua kelompok. Mereka saling melemparkan batu, memanah, dan membacok dengan parang. Akibatnya tujuh orang luka-luka dan sebuah rumah hangus dibakar. Kerusuhan itu membuat sedikitnya 200 jiwa terpaksa lari mengungsi. Bentrokan bermula di Lorumata, dekat pasar Comoro, Sabtu sekitar pukul dua siang waktu setempat. Dan terus berlanjut hingga Ahad pagi sekitar jam 10.00 waktu Dili. Berdasarkan pantau wartawan Tempo keributan diawali ketika sepasang pemuda bermotor ke pesta pernikahan yang dilakukan warga di wilayah tetangga. Setibanta di sana mereka disambut dengan panah ambon. Seorang terkena di kepala dan seorang lagi di punggung. Membuat kedua pemuda itu naik pitam. Keduanya lantas menyerang seorang pemuda di Lurumata hingga terputus tangannya. Tak lama kemudian, polisi datang dan membubarkan keributan. Sementara itu, kantor pencatatan sipil di samping pos polisi Fatuhada di Dili dibakar oleh orang-orang tidak dikenal pada Minggu malam. Sepekan sebelumnya sebuah sepeda motor dan dua lapak di pasar komoro dibakar sekelompok orang tak dikenal. Jose Sarito Amaral/Dili

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.