TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein menuturkan selama ini terjadi salah kaprah di kalangan masyarakat Indonesia tentang isu Rohingya di Myanmar.
Menurut Rahmawati, Rohingya di Myanmar tidak hanya muslim. Ada juga Rohingya yang nonmuslim. Selain itu, negara bagian Rakhine dengan ibukota Sittwe, korban konflik kekerasan tidak hanya dialami Rohingya, namun juga warga Burma muslim, Burma yang beragama Budha.
"Kita tahunya Rohingya muslim saja," kata Rahmawati dalam diskusi Peran Indonesia Dalam Bantuan Kemanusiaan Rohingya yang diadakan oleh Kantor Staf Presiden, Kamis, 9 Februari 2017.
Dua pekan lalu kepada Tempo, Rahmawati menjelaskan bahwa tidak semua kawasan di Rakhine tertutup bagi orang asing. Di Sittwe, para korban konflik kekerasan hidup dalam kamp pengungsi . Di Sittwe, akses masuk bagi orang asing, baik pemerintah atau LSM, untuk melihat dan memberikan bantuan kemanusiaan masih terbuka.
Akses yang dijaga ketat aparat keamanan Myanmar dan butuh izin khusus untuk masuk ada di kota Maungdaw. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah ataupun LSM asing selama ini tak dapat diberikan langsung ke kamp di Maungdaw. Aparat keamanan Myanmar yang akan membawa bantuan itu ke sana.
"Setelah Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) bertemu Aung San Suu Kyi (21 Januari 2017), pintu Maungdaw sudah dibuka. Bantuan lembaga internasional sudah diizinkan masuk. Bantuan Indonesia 17 truk dibawa ke Maungdaw," kata Rahmawati saat bertemu tim KSP di Bina Graha, 27 Januari 2017.
Wakil Direktur Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Tony Hendarjati mengatakan di Rakhine terdapat beberapa masjid, selain vihara dan gereja. Namun, dalam peta Rakhine, masjid tidak muncul. "Jadi, masjid ada di Rakhine," kata Tony.
Salah kaprah lainnya, menurut Tony, aksi-aksi demonstrasi di Indonesia yang niatnya memberikan dukungan kepada Rohingya justru membuat Rohingya di Rakhine semakin ditekan.
Begitu pula dengan tekanan yang dilakukan oleh Malaysia dan rencana pengiriman kapal Flotila ke Myanmar, justru semakin membuat Rohingya di Myanmar tertekan. Alasannya, Malaysia mengangkat isu politik dan hak asasi manusia yang sensitif di Myanmar yang sedang dalam proses transisi pemerintahan dari militer ke sipil.
Rahmawati membenarkan pernyataan Tony. "Semakin keras kita bersuara, semakin Rohingya ditekan," ujarnya.
Menurut Tony, itu sebabnya ia mendukung soft diplomacy dengan fokus pada pemberian bantuan kemanusiaan langsung kepada Rohingya lebih efektif untuk mengangkat martabat hidup Rohingya.
MARIA RITA
