TEMPO.CO, New Delhi- Politisi di India sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan untuk mengusir pengungsi Rohingya keluar dari India, khususnya di negara bagian Jammu dan Kashmir.
Baliho berukuran raksasa terpampang jelas di ibukota negara bagian Jammu. Politisi dari partai Jammu and Kashmir National Panthers Party (JKNPP) menyatakan dengan jelas penolakan mereka terhadap Rohingya yang mengungsi dari kerusuhan di Myanmar.
Baca juga:
Laporan PBB: Tentara Myanmar Bantai Anak Rohingya
Video Ini Rekam 4 Polisi Myanmar Pukuli Anak-anak Rohingya
"Rohingya, Bangladesh pergi dari Jammu," bunyi pernyataan di baliho seperti dilansir The Wire pada 7 Februari 2017.
Menurut ketua JKNPP, Harsh Dev Singh, kampanye itu dibuat untuk menghindari dampak radikal di wilayah mereka yang mungkin ditimbulkan para pengungsi yang rata-rata lari dari daerah konflik.
Singh beranggapan kampanyenya tersebut bukan sesuatu yang bersifat diskriminasi, melainkan sesuai dengan konstitusi India. Singh mengutip Pasal 370 tentang hak tempat tinggal orang asing di India.
Pasal itu menyebutkan orang asing termasuk Muslim Rohingya dari Myanmar atau pengungsi Pakistan Barat dilarang untuk hidup di negara bagian tersebut.
Selain itu menurut Singh, penempatan pengungsi Rohingya oleh pemerintah pusat ke wilayahnya adalah strategi pembunuhan ras asli.
Dia mengklaim bahwa warga Rohingya dan Bangladesh di Jammu adalah ancaman besar terhadap identitas budaya, sejarah dan agama Dogra.
"Ini adalah konspirasi untuk mengurangi populasi minoritas Dogra di Jammu dengan rekayasa perubahan demografi," kata Singh.
Aksi penolakan terus dilakukan partai itu bersama dengan pendukungnya, bahkan hingga turun ke jalan dengan diikuti masa yang cukup banyak.
Singh juga mengatakan bahwa para pengungsi adalah "ancaman keamanan" untuk India dan badan-badan intelijen mereka sebut sebagai "bom waktu". Pihaknya akan mengambil tindakan jika pengungsi Rohingya tidak segera meninggalkan Jammu.
Pernyataan tersebut dibuat setelah mereka merasa mendapat dukungan dari partai penguasa di ngeri itu, Bharatiya Janata Party (BJP). Tokoh partai tersebut secara terang-terangan menolak kedatangan Rohingya.
Menurut data Dewan HAM PBB, Desember 2014, total ada sekitar 14.300 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar danhampir 3.000 di antaranya mencari suaka di India. Namun tidak ada data resmi terkait jumlah pasti warga Rohingya di India.
Upaya penolakan terhadap etnis Rohingya sendiri akan menambah kisah sengsara mereka. Mereka tidak akan tahu tujuan mereka selanjutnya karena tidak memiliki kewarganegaraan.
Sejak Myanmar menolak untuk mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya, kehidupan mereka menjadi tidak menentu. Mereka mengungsi ke berbagai negara namun ditolak karena persoalan tidak memiliki negara.
Tidak jelas di mana tepatnya para pengungsi akan pergi karena laporan mengindikasikan adanya peningkatan penganiayaan di Myanmar. Sementara Bangladesh baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meminadahkan pengungsi Rohingya ke sebuah pulau yang dilaporkan "tidak layak huni".
THE WIRE|YON DEMA
