Putusan Banding Buka Pintu bagi Warga dari 7 Negara Masuk Amerika Serikat

Reporter

Pengunjuk rasa Muslim shalat di depan Bandara Internasional Los Angeles di California, AS, 29 Januari 2017. Para pengunjuk rasa yang beragama Islam terpaksa melaksanakan ibadah di sekitar kawasan bandara saat menggelar aksi protes kebijakan imigrasi yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Ted Soqui

TEMPO.CO, Washington - Pengadilan banding menolak permintaan darurat pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan keputusan Presiden Donald Trump melarang masuk imigran dari tujuh negara di Timur Tengah dan Afrika selama 90 hari.

Putusan banding Ninth Circuit Court of Appeals disampaikan pada Minggu pagi, 5 Februari 2017. Beberapa jam sebelumnya, Kementerian Kehakiman mengajukan tambahan argumen dalam gugatan bandingnya terkait dengan putusan eksekutif yang melarang warga dari tujuh negara di Timur Tengah dan Afrika masuk ke Amerika.

Berita terkait:
Efek Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 60 Ribu Visa Dicabut
Pelarangan Imigran, Warga Inggris Menentang Donald Trump

Dengan keluarnya putusan pengadilan banding, berarti keputusan pemerintah tentang larangan itu dinyatakan tidak berlaku .

Kementerian Kehakiman menilai putusan banding tidak memahami alasan keluarnya keputusan eksekutif untuk melarang masuk sementara warga dari tujuh negara itu, yakni Iran, Irak, Suriah, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

"Pengadilan secara khusus tidak siap untuk perkiraan kedua tentang pertimbangan presiden mengenai risiko pada masa depan. Tidak seperti presiden, pengadilan tidak punya akses untuk informasi rahasia mengenai ancaman dari organisasi-organisasi teroris yang beroperasi di negara-negara tertentu, upaya organisasi-organisasi itu untuk menginfiltrasi Amerika Serikat," ujar Kementerian Kehakiman dalam pernyataannya, seperti dilansir CNN, Senin, 6 Februari 2017.

Gugatan untuk mencabut keputusan Presiden Trump tentang larangan berkunjung warga dari tujuh negara di Timur Tengah dan Afrika didaftarkan Jaksa Agung Negara Bagian Washington dan Minnesota.

Adapun hakim Pengadilan Distrik Washington, Robart, memenangkan gugatan itu dengan memblokir keputusan eksekutif Amerika tentang larangan berkunjung warga dari tujuh negara di Timur Tengah dan Afrika itu. Robart beralasan, keputusan itu telah berdampak pada ketenagakerjaan, pendidikan, bisnis, hubungan kekeluargaan, dan kemerdekaan untuk melakukan perjalanan.

Dengan keluarnya putusan banding, Kedutaan Besar Amerika di Bagdad, Irak, menyatakan pemilik visa Amerika yang masih berlaku, termasuk visa khusus imigran, diizinkan masuk Amerika.
 
CNN | MARIA RITA







Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

2 hari lalu

Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

Perusahaan real estat milik Donald Trump divonis bersalah karena melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk menipu otoritas pajak.


Mengenal Arti Vibes yang Bertebaran di Media Sosial

5 hari lalu

Mengenal Arti Vibes yang Bertebaran di Media Sosial

Istilah vibes kerap diucapkan dalam percakapan atau mungkin sering terlihat di caption media sosial. Lalu apa arti vibes tersebut?


Gedung Putih Mengawasi Informasi yang Salah di Twitter

10 hari lalu

Gedung Putih Mengawasi Informasi yang Salah di Twitter

Menurut Gedung Putih, perusahaan media sosial seperti Twitter punya tanggung jawab mencegah platformnya digunakan untuk menghasut kekerasan.


Bertemu Tokoh Antisemit, Donald Trump Dikritik Republikan

11 hari lalu

Bertemu Tokoh Antisemit, Donald Trump Dikritik Republikan

Donald Trump dikritik politikus Partai Republik karena bertemu tokoh antisemit Nick Fuentes. Trump mengatakan pertemuan itu tak disengaja.


Setelah Bebaskan Akun Trump, Elon Musk Bikin Polling Amnesti Umum

15 hari lalu

Setelah Bebaskan Akun Trump, Elon Musk Bikin Polling Amnesti Umum

Polling-polling yang dibuat Elon Musk ini bertolak belakang dengan janjinya tak lama setelah mengakuisisi Twitter soal Dewan Moderasi.


Mike Pence Dibujuk Agar Bersaksi atas Serangan di US Capitol

15 hari lalu

Mike Pence Dibujuk Agar Bersaksi atas Serangan di US Capitol

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat berupaya meminta Mike Pence bersaksi soal dugaan pelanggaran hukum Donald Trump pada serangan di US Capitol.


Korban Pelecehan Seksual New York di Masa Lalu Bisa Tuntut Pelaku, Trump Terancam?

15 hari lalu

Korban Pelecehan Seksual New York di Masa Lalu Bisa Tuntut Pelaku, Trump Terancam?

Orang dewasa korban pelecehan seksual di New York mendapat kesempatan untuk menuntut atas dugaan kejahatan yang mereka alami puluhan tahun lalu


Profil Sung Yong Kim Anak Seoul Jadi Duta Besar AS untuk Indonesia, Apa Misinya?

16 hari lalu

Profil Sung Yong Kim Anak Seoul Jadi Duta Besar AS untuk Indonesia, Apa Misinya?

Sung Yong Kim dilantik sebagai Duta Besar AS sejak Oktober 2020 oleh Donald Trump dan berlanjut hingga era Joe Biden. Begini misinya.


Koalisi Aktivis Hak Sipil Serukan Berhenti Pasang Iklan di Twitter

17 hari lalu

Koalisi Aktivis Hak Sipil Serukan Berhenti Pasang Iklan di Twitter

Stop Toxic Twitter mendesak para pengiklan menarik iklan mereka di Twitter buntut dicabutnya blokir sejumlah akun termasuk milik Donald Trump.


Biden Ulang Tahun ke-80, Ketuaan untuk Jadi Presiden AS?

18 hari lalu

Biden Ulang Tahun ke-80, Ketuaan untuk Jadi Presiden AS?

Joe Biden berulang tahun ke-80 pada hari Minggu, 20 November 2022, menjadikannya presiden tertua dalam sejarah AS.