TEMPO.CO, Jakarta -Transparency International menyatakan hubungan yang saling mendukung antara korupsi dan ketidaksetaraan telah menciptakan lingkaran korupsi, ketidaksetaraan distribusi kekuasaan di masyarakat, dan ketidaksetaraan distribusi kemakmuran. Relasi yang erat antara korupsi dan ketidaksetaraan juga telah menghidupkan populisme.
"Teramat banyak negara, masyarakat sangat kekurangan atas kebutuhan mendasar mereka dan setiap malam tidur dengan rasa lapar karena korupsi, sementtara penguasa dan koruptor menikmati gaya hidup mewah mereka tanpa hukuman (impunitas)," kata Jose Ugaz, Ketua Transparency International di situs resmi Transparency International, Rabu, 25 Januari 2017.
Baca juga:
Paus Fransiskus: Waspada Pemimpin Populis Berwatak Hitler
Saat ini, menurut Transparency Internasional yang mengumumkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2016, politisi-politisi lokal gagal untuk memberangus korupsi. Kegagalan ini membuat masyarakat sinis. Sehingga masyarakat beralih pada pemimpin-pemimpin populis yang berjanji untuk menghancurkan rantai korupsi dan perlakuan privasi.
Fakta ini justru memperburuk situasi ketimbang menyelesaikan sejumlah ketegangan dengan munculnya kaum populis di posisi terdepan.
Secara umum mengenai hasil survei Indeks Persepsi Korupsi 2016, menurut Transparency International, tak satu pun negara dari 176 negara yang disurvei menunjukkan skore yang sempurna.
Malah, lebih dua pertiga dari 176 negara dan kawasan yang disurvei berada di bawah ambang batas skala indeks dengan skor 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).
Rata-rata skor global adalah 42 yang mengindikasikan korupsi merajalela di sektor publik negara. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Swedia, swiss dan Norwegia berada di posisi puncak sebagai negara terbersih dari korupsi.
Sedangkan Selandia Baru berada di posisi kedua dan Singapur yang berada di kawasan Asia Tenggara berada di urutan ke-7 terbersih.
Sementara urutan terkorup adalah Somalia (176), Sudan Selatan (175) dan Korea Utara
TRANSPARENCY.ORG | MARIA RITA
