Ukraina Sita Peluru Kendali Buatan Rusia untuk Iran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Iran, Hassan Rouhani menyampaikan pidatonya terkait perundingan penghentian program nuklir di Teheran, Iran, 14 Juli 2015. Negara-negara Barat akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Reuters

    Presiden Iran, Hassan Rouhani menyampaikan pidatonya terkait perundingan penghentian program nuklir di Teheran, Iran, 14 Juli 2015. Negara-negara Barat akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran. Reuters

    TEMPO.CO, Kiev- Pemerintah Ukraina menyita pesawat kargo yang berisi peluru kendali anti-tank buatan Rusia yang akan diterbangkan ke Iran. Pesawat berikut peluru kendali disita di bandara Zhulyany di Kiev, ibu kota Ukraina.

    Seperti yang dilansir Al Arabiyah pada 22 Januari 2017, pesawat  berisi peluru kendali  ditemukan oleh polisi perbatasan Ukraina di bandara Kiev dalam pemeriksaan 17 kontainer yang tidak terdaftar dalam manifesto kargo penerbangan tersebut.

    Baca juga:
    Menjelang Turun, Obama Diam-diam Suplai Iran 130 Ton Uranium 
    Republik Minta Obama Bawa Uang Tunai Rp 5,2 T ke Iran Diusut

    Seorang juru bicara polisi menjelaskan,  tiga kontainer di antaranya ditemukan menyimpan rudal yang ringan, inframerah peluru kendali anti-tank. Sedangkan sisanya berisi suku cadang pesawat.

    Selama penyelidikan terhadap anggota kru pesawat tersebut yang berasal dari Iran dan Ukraina, belum diperoleh penjelasan tentang pengiriman senjata itu. Kru pesawat dinilai melanggar hukum internasional tentang transportasi barang dan senjata.

    Sanksi PBB terhadap Iran dicabut tahun lalu di bawah kesepakatan yang dibuat dengan Inggris, Perancis, Jerman, Cina, Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mengekang program nuklirnya.  Tapi Iran masih dikenakan embargo senjata dan pembatasan lainnya, yang secara teknis bukan bagian dari kesepakatan nuklir.
    AL ARABIYAH|YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.