TEMPO.CO, New York-Mantan Perdana Menteri Portugis Antonio Guterres hari ini, 12 Desember 2016, resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggantikan Ban Ki-moon.
Pria berusia 67 tahun ini merupakan sekretaris jenderal PBB ke-9 sejak PBB didirikan. Pelantikan dilakukan oleh Ketua majelis PBB Peter Thomson. Guterres resmi bertugas mulai 1 Januari 2017.
Dalam pidato pelantikannya, Guterres menyuarakan perubahan di tubuh PBB seiring dengan permasalahan yang semakin pelik yang terjadi di sejumlah negara anggota PBB khususnya di Suriah dan peran Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump.
"Organisasi ini merupakan batu penjuru multilateralisme, dan selama beberapa dekade telah berkontribusi relatif damai, namun tantangan sekarang melampaui kemampuan kita untuk meresponsnya. PBB harus siap berubah," kata Guterres, mengutip Channel News Asia.
Politisi sosialis Portugis ini menegaskan, PBB harus mengakui kelemahannya dan mereformasi caranya bekerja," kata Guterres.
Secara khusus, Guterres mengangkat situasi di Suriah yang saat ini tengah dilakukan pengambilalihan kota Allepo.
"Ini merupakan perang di mana setiap orang kehilangan. Ini menjadi ancaman bagi setiap orang di seluruh dunia. Ini harus segera diakhiri," Guterres, mantan Ketua Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Guterres pun memastikan bahwa perempuan akan mengisi posisi strategis di PBB. Ia juga akan memperjuangkan hak-hak para imigran yang dulunya menjadi tugas utamanya sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi dari Juni 2005 hingga Desember 2015.
Kehadiran Guterres sebagai Sekjen PBB membuat para diplomat mendapat energi kembali karena Guterres dinilai sebagai politisi yang terampil, mampu mengatasi berbagai perpecahan yang telah membuat PBB lumpuh khususnya dalam isu Suriah.
"Pria ini bekerja dalam masa penuh tantangan," kata Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power memberikan dukungan kepada Guterres.
Guterres menjabat sebagai Perdana Menteri Portugis dari tahun 1995 hingga 2002. Ia akan menjabat sebagai sekretasi jenderal PBB hingga 5 tahun ke depan.
CHANNEL NEWS ASIA | UN.ORG | MARIA RITA
