Park Lengser, Hwang Kyo-ahn Jadi Pelaksana Presiden Korea Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Seoul - Nama Hwang Kyo-ahn muncul setelah Presiden Park Geun-hye resmi dimakzulkan parlemen Korea Selatan, Jumat, 9 Desember 2016. Perdana Menteri Korea Selatan tersebut mengambil alih sebagai pelaksana tugas presiden dan berjanji melaksanakan tugas sebaik-baiknya guna menjamin pemerintahan yang stabil.

    "Semua pegawai negeri harus melakukan yang terbaik untuk mencegah kesenjangan di bidang diplomasi, keamanan, dan ekonomi," kata Hwang dalam pidato pertamanya yang disiarkan televisi, malam ini. Pidato itu disampaikan setelah menggelar sidang kabinet darurat.

    Hwang menyatakan otoritas keuangan harus mengambil langkah guna menjaga pasar. Mantan Menteri Kehakiman itu bakal melanjutkan tugas kepresidenan setidaknya sampai Mahkamah Konstitusional mengambil keputusan, paling sedikit dua bulan.

    Baca:
    Presiden Park Geun-hye Resmi Dimakzulkan
    Bendung Cina, Vietnam Reklamasi Pulau di Laut Cina Selatan

    Hwang bukan orang baru dalam pemerintahan. Dia punya sederet pengalaman di berbagai lembaga, selain kiprahnya selama 30 tahun sebagai jaksa. Istana Biru Cheongwadae menunjuk Hwang sebagai perdana menteri menggantikan Lee Wan-koo, yang mundur dengan tuduhan suap dan korupsi pada 21 Mei lalu. 

    Dia dipuji sebagai "orang yang sangat berkualitas untuk memberantas korupsi dan berbagai pelanggaran di lintas masyarakat untuk mencapai sebuah Korea baru dalam reformasi politik. Kompetensinya tidak diragukan lagi.

    Hwang merupakan perdana menteri ketiga di bawah pemerintahan Presiden Park. Hwang tampak telah siap menata dan menjaga pemerintahan. Dalam pidatonya, dia menekankan bahwa keamanan dan diplomasi Korea Selatan harus tetap kuat meski diguncang prahara politik.

    Prioritas hubungan luar negeri yang disebut antara lain menjaga aliansi dengan Amerika Serikat. Dia juga menekankan pentingnya upaya mencegah Korea Utara memancing di air keruh. "Saya akan fokus dalam upaya melindungi kepentingan nasional lewat menjaga hubungan baik dengan sekutu, termasuk Washington," ujar Hwang.

    YONHAP | REUTERS | CSIS | NATALIA SANTI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.