Pangkas Anggaran, Trump Batalkan Kontrak dengan Boeing  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel militer A.S. berjaga saat pesawat kepresidenan Air Force One mendarat di pangkalan udara Subang, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 November 2015. AP/Joshua Paul

    Personel militer A.S. berjaga saat pesawat kepresidenan Air Force One mendarat di pangkalan udara Subang, Kuala Lumpur, Malaysia, 20 November 2015. AP/Joshua Paul

    TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump mengatakan akan memangkas anggaran pemerintah dengan membatalkan pesanan pesawat khusus untuk Presiden Amerika.

    "Boeing sedang membuat satu yang baru, yakni 747 Air Force One, untuk presiden mendatang. Namun biayanya di luar kendali, lebih dari US$ 4 miliar. Batalkan pesanan itu!" ujar Trump melalui akun Twitter-nya, seperti dilansir BBC, Rabu, 7 Desember 2016.

    Baca:
    Arab Saudi Hukum Mati 15 Terpidana Mata-mata Iran
    Patung PM Israel Berdiri Sesaat Lalu Dirobohkan, Kenapa?

    Boeing dan pemerintah Amerika telah meneken kontrak untuk membuat dua atau lebih pesawat baru yang akan beroperasi pada 2024.

    Menurut analisis BBC, langkah Trump memangkas anggaran tidak akan menghemat anggaran pemerintah. Sebagai presiden sekaligus pemegang komando tertinggi di Amerika, Trump memang berwenang membatalkan kontrak dengan Boeing.

    Namun, jika pembatalan dilakukan, pemerintah Amerika yang telah meneken kontrak dengan Boeing dengan nilai total US$ 3,2 miliar tidak akan dapat menarik kembali dana awal yang sudah diberikan. 

    Adapun Boeing sudah mulai bekerja membuat disain dan menghabiskan sejumlah dana, sehingga tak ada peluang bagi Amerika menarik kembali dana yang sudah dipakai.

    Trump mengeluarkan pernyataan pembatalan kontrak tersebut diduga dipicu oleh pernyataan Kepala Eksekutif Boeing Denni Muilenburg di Chicago Tribune pada Selasa pagi, 6 Desember 2016, yang menyarankan Trump tidak menarik retorikanya yang anti-perdagangan.

    "Jika kita tidak mendahuluinya, saat hal itu muncul untuk menulis aturan-aturan perdagangan, kompetitor kita yang akan menuliskannya untuk kita," kata Muilenburg di kolom surat kabar Chicago Tribune.

    Adapun pihak Gedung Putih mengaku belum mengetahui secara jelas tentang pernyataan Trump.

    BBC | MARIA RITA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.