Kofi Annan Temui Rohingya di Myanmar Disambut Unjuk Rasa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kofi Annan. AP/Charlie Neibergall

    Kofi Annan. AP/Charlie Neibergall

    TEMPO.CO, Yangon- Satu tim yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Kofi Annan tiba di Myanmar untuk membantu mengatasi konflik di bagian barat daya negara itu.

    Tim itu tiba di negara bagian Rakhine pada Jumat pagi, 2 Desember 2016, untuk menyaksikan penderitaan Muslim Rohingya, di tengah tindakan keras militer yang telah menewaskan sedikitnya 86 orang dan sekitar  10.000 lainnya melarikan diri ke Bangladesh.

    Annan akan menghabiskan waktu sehari di Sittwe, ibu kota Rakhine sebelum melakukan perjalanan ke wilyah utara, yang telah berada di bawah kepungan sejak militer melancarkan pembantaian negara bagian itu menyusul serangan di pos perbatasan pada 9 Oktober lalu.

    Baca:
    Wow, Kabinet Trump Diisi Orang-orang Terkaya di AS
    4 Pemimpin Kota Terbesar Dunia Hentikan Pemakaian Diesel

    Tim beranggotakan sembilan orang tersebut merupakan komisi yang ditunjuk langsung oleh Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi. Komisi itu dibentuk untuk memberikan solusi penyelesaian konflik antara etnis Buddha dan Muslim Rohingya.

    Tim yang beranggotakan enam orang Myanmar dan tiga komisaris asing, termasuk Annan, disambut di bandara oleh kepala pemerintahan Rakhine, Nyi Pu.

    Selain Nyi Pu, tim itu juga disambut oleh puluhan pengunjuk rasa. Mereka membentang spanduk yang menyatakan penolakan terhadap keberadaan tim pimpinan Annan tersebut. Menurut pengunjuk rasa, masalah Rohingya adalah urusan internal Rakhine dan tidak ingin ada intervensi dari luar.

    Kekerasan terbaru di Rakhine merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah Suu Kyi yang telah berjalan selama delapan bulan. Kecaman internasioanl berdatangan karena menganggap pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tersebut tidak berbuat apa-apa untuk membantu minoritas Rohingya, yang ditolak hak kewarganegaraannya dan akses terhadap layanan dasar.

    Laporan menyebutkan bahwa tentara telah memperkosa wanita Rohingya, rumah dibakar dan membunuh warga sipil selama operasi militer. Tudingan itu dibantah oleh pemerintah.
    REUTERS|YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.