Pemerintah Malaysia Tolak Reformasi Peradilan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur:Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia Nazri Aziz menolak proposal pembaruan peradilan untuk menjadikan pengadilan di tingkat bawah lebih independen dengan menjaga jarak dari pemerintah.Nazri, yang membidangi urusan hukum, mengatakan sistem peradilan di Malaysia berfungsi dengan baik. Jika kita harus mengubah sistem yang ada sekarang, kita harus merombak seluruh sistem. Tak ada alasan untuk meninjau sistem karena tidak ada kesalahan penerapan dalam peradilan, katanya seperti dikutip harian New Straits Times hari ini.Nazri menambahkan, setiap proposal mengenai masalah itu harus dibahas di Kabinet. Tapi, sejauh yang bisa saya lihat, itu mungkin bukan isu yang harus dibahas, ujarnya.Komentar-komentar Nazri itu merespons usulan Hakim Agung Ahmad Fairuz Syeikh Abdul Halim pekan ini agar semua hakim, bukan hanya yang ada di pengadilan tinggi, memiliki otoritas yang mandiri. Dalam sistem hukum Malaysia, yang diwarisi dari periode kolonisasi Inggris, hakim di pengadilan tingkat bahwa dianggap sebagai pegawai negeri dan dibayar oleh pemerintah. Selama Anda dilihat sebagai pegawai pemerintah, maka Anda tidak bisa independen, kata Ahmad Fairuz dalam satu konferensi mengenai hukum. AFP | YANTO M

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.