UNHCR: Myanmar Lakukan Pembasmian Etnis Muslim Rohingya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi Rohingya dan Banglades mengumpulkan air hujan dengan piring dan botol di kamp pengungsi sementara di Maungdaw, Myanmar, 4 Juni 2015. Sekitar 400 orang pengungsi berkumpul di kamp ini tanpa makanan dan air bersih yang memadai.  REUTERS/Soe Zeya Tun

    Pengungsi Rohingya dan Banglades mengumpulkan air hujan dengan piring dan botol di kamp pengungsi sementara di Maungdaw, Myanmar, 4 Juni 2015. Sekitar 400 orang pengungsi berkumpul di kamp ini tanpa makanan dan air bersih yang memadai. REUTERS/Soe Zeya Tun

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu petinggi lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Pemerintah Myanmar diyakini tengah meluncurkan kampanye penghapusan etnis Islam Rohingya di negara itu. Pihak militer terus menghancurkan daerah yang diduga sebagai lokasi militan Islam.

    Wakil Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) John McKissick mengatakan, militer Myanmar telah membunuh kaum pria dengan menembak mereka. Juga membunuh anak-anak dan memperkosa kaum wanita.

    Selain itu, menurut McKissick, pihak keamanan juga membakar rumah etnis Rohingya dan memaksa mereka menyeberangi sungai untuk memasuki perbatasan Bangladesh.

    "Situasi itu menyebabkan pemerintah Bangladesh tegas untuk membuka daerah perbatasan karena keputusan tersebut hanya mendorong lagi pemerintah Myanmar untuk melakukan penggusuran sehingga tujuan mereka menghapus etnis Rohingya tercapai," kata McKissick kepada BBC.

    Menurut laporan Amnesty International, Pemerintah Bangladesh pun kini mulai mengusir kelompok pengungsi etnis Rohingya ke Myanmar meskipun tindakan itu melanggar hukum internasional.

    UNHCR dan Amnesty International menuduh Pemerintah Myanmar bertindak membalas dendam dengan kejam terhadap etnis Rohingya ketika militer negara itu meluncurkan operasi antikeganasan di wilayah bergolak tersebut.

    Daerah di utara negeri Arakan, atau dikenal sebagai Rakhine, ditutup untuk operasi militer sejak 9 Oktober lalu menyusul kematian sembilan penjaga perbatasan akibat serangan militan yang diduga didalangi etnis Rohingya.

    BBC | AL JAZEERA | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.