Donald Trump Pilih Dua Wanita Pengkritiknya Masuk Kabinet

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nikki Haley (kiri), dan Betsy DeVos. AP

    Nikki Haley (kiri), dan Betsy DeVos. AP

    TEMPO.CO, Washington - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mulai memperluas kabinetnya dengan mencalonkan dua wanita konservatif, termasuk seorang kritikus yang kerap menyerangnya saat kampanye.

    Trump memilih Gubernur South Carolina, Nikki Haley, 44 tahun, sebagai Duta AS bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, 23 November 2016. Duta AS bagi PBB setara dengan jabatan menteri.

    Baca:
    Memprovokasi Massa, Ulama Pakistan Ini Dihukum Mati
    50 Anggota Militan ISIS Warga Malaysia Ingin Pulang, tapi...
    Kantor Lotte dan SK Group di Korea Selatan Digerebek

    Jika pilihan Trump disetujui oleh Senat, Haley menjadi tokoh besar dalam diplomasi dunia, meskipun sebelumnya ia kerap berseberangan dengan Trump.

    Pemilihan Haley juga dilihat sebagai tanda Trump sudah memaafkan beberapa musuh demi memperluas pilihannya.

    Sebagai satu dari dua wanita yang dipilih masuk kabinet Trump, anak imigran dari India itu juga akan menyuntikkan keragaman dalam kabinet yang selama ini hanya terdiri atas orang kulit putih.

    Wanita kedua yang dipilih Trump masuk kabinet adalah aktivis pendidikan Betsy DeVos. Trump memilihnya menempati posisi Menteri Pendidikan. DeVos merupakan salah satu donatur besar Partai Republik dari Michigan yang aktif mempromosikan sekolah. Ia mendirikan sebuah gerakan yang mendorong penggunaan kredit pajak dan voucher untuk memungkinkan orang tua memilih keluar dari sistem sekolah publik.

    Sejauh ini, Trump telah menunjuk beberapa orang untuk masuk kabinet, Jeff Sessions untuk posisi jaksa agung, Mike Pompeo untuk Direktur CIA, Reince Priebus sebagai Kepala Staf Gedung Putih. Sedangkan nama lainnya akan diumumkan setelah liburan Thanksgiving pada akhir pekan mendatang.

    BBC | NEW YORK TIMES | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.