Polisi Singapura Usut Penampakan Bendera Malaysia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Undangan Acara

    Undangan Acara "Yellow Sit-In: Singapore in solidarity with Malaysia" di Facebook. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Penampakan bendera Malaysia dan Singapura pada sebuah acara di Speaker’s Corner Taman Hong Lim, Singapura, pada Minggu, 13 November 2016, sedang diinvestigasi polisi.

    Acara itu diselenggarakan Yellow Sit-In, yang diorganisasi Jaringan Aksi Komunitas (CAN) Singapura. Tujuan acara itu adalah mendukung gerakan Bersih 5 di Malaysia yang diadakan pada 19 November 2016. Gerakan itu menuntut pemerintahan Malaysia yang bersih dari korupsi. Latar belakang dibuatnya gerakan ini adalah dugaan korupsi oleh Perdana Menteri Najib Razak dan kepedulian tentang isu terkini di Malaysia.

    Baca:
    Gadis Penderita Kanker Ini Ingin Jasadnya Dibekukan
    Bangladesh Pertimbangkan Hapus Islam Sebagai Agama Resmi

    Yahoo! Singapore melaporkan, para peserta acara menggelar bendera Malaysia serta Singapura di atas sebuah alas, lalu mengangkatnya dan mengambil foto. "Tak lebih dari 20 orang yang melakukannya," kata Jolovan Wham, penyelenggara acara.

    Di Singapura, ada aturan yang melarang menampilkan simbol negara di muka umum. "Belum ada penahanan. Investigasi sedang berjalan. Dan kami belum bisa memberi pernyataan lebih lanjut,” kata juru bicara kepolisian Singapura, seperti dilansir Channel News Asia, 18 November 2016.

    CAN Singapura mengatakan dalam blognya, polisi tengah memeriksa penyelenggara dan peserta acara tersebut. Pihak kepolisian juga memeriksa kewarganegaraan mereka. CAN merupakan jaringan anak muda pendukung gerakan demokrasi di Singapura, seperti tampak di akun Facebook-nya.

    CHANNEL NEWS ASIA | BRIAN HIKARI | MR



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.