Trump Pertimbangkan Saran Obama Soal Obamacare  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS, Barack Obama bersalaman dengan presiden terpilih Donald Trump di Gedung Putih, Washington, AS, 10 November 2016. AP Photo

    Presiden AS, Barack Obama bersalaman dengan presiden terpilih Donald Trump di Gedung Putih, Washington, AS, 10 November 2016. AP Photo

    TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump berencana mempertahankan sebagian kebijakan kesehatan yang dibuat Presiden Barack Obama.

    Ini seperti ketentuan membiarkan orang tua menjaga anak-anak hingga usia 26 tahun dalam polis asuransi dan pembatasan cakupan asuransi bagi orang yang tidak mampu.

    Trump mengaku rencananya itu dipertimbangkan setelah pertemuannya dengan Obama di Gedung Putih kemarin. Menurut Trump, Obama memberikan beberapa saran terkait dengan kebijakan kesehatan ini.

    "Dengan rasa hormat, saya bilang akan memperhatikan saran itu dan menjalankannya," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu, 12 November 2016.

    Terkait dengan nama, Trump mengaku juga masih mempertimbangkan, apakah Obamacare akan diubah atau dicabut dan diganti. Jika dibandingkan dengan pidato-pidato kampanyenya, keputusan Trump ini sangat berbanding terbalik.

    Pasalnya, dalam kampanyenya, Trump selalu menyerukan untuk membatalkan dan mengganti Undang-Undang Layanan Kesehatan atau biasa disebut Obamacare yang disahkan pada 2010 dan melabelinya sebagai undang-undang bencana.

    Undang-Undang Layanan Kesehatan ini telah memungkinkan jutaan orang Amerika yang sebelumnya tidak memiliki asuransi kesehatan untuk mendapatkan layanan ini. Namun Partai Republik menentang dan menyebutnya melampaui batas kewenangan pemerintah.

    Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik dan penasihat bahkan telah merekomendasikan untuk tetap memasukkan dua ketentuan jika mereka mampu mencabut ketentuan itu di Kongres. Ini karena mereka telah berusaha untuk melakukannya selama bertahun-tahun.

    INGE KLARA | REUTERS | BBC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.