Staf Departemen Kehakiman Pantau Pemilu di 28 Negara Bagian

TEMPO.CO, Trenggalek -Divisi Hak-hak Sipil Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengerahkan personelnya untuk memantau lokasi penghitungan suara pada pemungutan suara Selasa, 8 November waktu setempat, di 28 negara bagian pada Pemilihan Umum 2016. Jumlah negara yang bisa dipantau ini lebiih banyak lima negara dibanding empat tahun lalu.

Sebagian besar negara-negara bagian itu nantinya akan menerima Staf Departemen Kehakiman yang tak lagi memiliki wewenang mengakses tempat penghitungan suara berdasarkan aturan hak pilih yang diputuskan Supreme Court pada 2013 lalu, sehingga membatasi kemampuan departemen untuk menjadi pengobservasi (pengawas).

Seorang Juru Bicara Departemen Kehakiman menolak memastikan jumlah personel yang diturunkan sebagai pemantau. Pemantau dari Departemen Kehakiman ini diperkirakan lebih dari 500 orang. Pada pemilu 2012, pemantau dari Departemen Kehakiman mencapai 780 orang.

Pengiriman personel sebagai pemantau pemilu di seluruh negara bagian Amerika Serikat ini merupakan pertama kalinya setelah selama puluhan tahun terakhir Departemen Kehakiman memiliki hak penuh atas pengawasan.

Pada Selasa, 8 November 2016 ini, rakyat Amerika Serikat akan menentukan pilihan atas dua kandidat calon presiden negeri Abang Sam, yakni Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat.

Satu dari isu panas dilontarkan oleh Trump pada masa kampanye adalah mengenai rawannya kecurangan pemilu. Dia juga menyeru kepada pendukungnya agara mengawasi aktivitas selama pemungutan suara dan mengawasi tanda-tanda kemungkinan kecurangan di kota-kota besar. Sejumlah penelitian menemukan bahwa kecurangan pemilih AS sangat jarang terjadi.

"Seperti biasa, personel kami akan melakukan tugasnya tersebut dengan tidak memihak," kata Jaksa Agung Loretta Lynch dalam sebuah pernyataan. Dia mengatakan anggota Departemen Kehakiman memiliki satu tujuan, yaitu memastikan setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilu.

Pengadilan telah memberi izin kepada Departemen Kehakiman untuk menyebarkan anggotanya di lima negara, yakni Alaska, California, Louisiana, New York, dan Alabama. Tapi perintah pengadilan untuk Alabama hanya berkaitan dengan pemilihan kota.

REUTERS | REZKI ALVIONITASARI