Protes Pemerintah Saudi, Pria Difabel Ini Dieksekusi Mati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Munir Al Adam. Independent.co.uk

    Munir Al Adam. Independent.co.uk

    TEMPO.CO, Riyadh - Arab Saudi segera mengeksekusi mati seorang penderita difabel atas tuduhan terlibat dalam aksi unjuk rasa melawan pemerintah. Pengadilan khusus di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, menghukum Munir al-Adam, nama penderita difabel itu, dengan cara dipenggal.

    Al-Adam didakwa menyerang aparat polisi saat unjuk rasa di kota kelahirannya di Qatif yang mayoritas penganut Muslim Syiah pada akhir 2011. Saat itu ia berusia 18 tahun.

    Selain dituduh menyerang polisi, Al-Adam dituduh mengirim pesan pendek saat unjuk rasa. Padahal kenyataannya ia teramat miskin sehingga tak memiliki telepon seluler.

    Baca:
    Turki Tahan 2 Pemimpin Partai Oposisi dan 9 Anggota Parlemen
    Assange: 4 Negara Ini Mendanai Hillary Clinton dan ISIS

    Keluarga Al-Adam menolak dakwaan itu. Menurut keluarga, Al-Adam mengakui perbuatannya disebabkan oleh siksaan berat yang diterimanya saat ditahan.

    Saat ditahan pada Februari 2012, Al-Adam menderita setengah buta dan tak mampu mendengarkan dengan baik. Namun sekarang, mengutip Independent, 4 November 2016, satu telinga Al-Adam sama sekali tak lagi mampu mendengar. Ini terjadi setelah polisi berulang kali memukulinya.

    Siksaan polisi itulah yang membuat Al-Adam terpaksa meneken dokumen pengakuan melakukan penyerangan dan mengirim SMS.

    "Aparat Arab Saudi harus mengakhiri kekejaman mereka, tidak manusiawi, dan merendahkan dengan melakukan hukuman seketika," kata Sarah Hashah, juru bicara Amnesty International Timur Tengah dan Afrika Utara.

    Ironisnya, putusan mengeksekusi penderita difabel Al-Adam terjadi beberapa saat setelah Arab Saudi kembali terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

    INDEPENDENT | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.