Cina Izinkan Nelayan Filipina Melaut di Kawasan Sengketa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Presiden Cina Xi Jinping berjabat tangan setelah upacara penandatanganan di Beijing, Cina, 20 Oktober 2016. AP Photo

    Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Presiden Cina Xi Jinping berjabat tangan setelah upacara penandatanganan di Beijing, Cina, 20 Oktober 2016. AP Photo

    TEMPO.COBeijing- Pemerintah Cina secara resmi mengumumkan bahwa nelayan Filipina diizinkan melaut dan mencari ikan di perairan Pulau Scarborough Shoal di kawasan Laut Cina Selatan, yang disengketakan. Izin itu datang setelah pertemuan dua minggu lalu di antara pemimpin kedua negara.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan izin itu dikeluarkan atas permintaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina.

    "Pemberian izin untuk mengakses secara bebas Scarborough Shoal oleh nelayan Filipina didasari persahabatan antara Cina dan Filipina," kata Chunying kepada wartawan di Beijing, seperti dilansir Asia Correspondent, Senin, 31 Oktober 2016.

    Baca
    Bertemu Jokowi, Prabowo: Saya Berharap Suasana Sejuk
    Wanita Ini 'Presiden Bayangan' Pemicu Krisis Politik Korea Selatan

    Filipina melalui seorang staf ahli senior Presiden Duterte juga telah mengumumkan bahwa Cina telah memungkinkan nelayan Filipina mencari ikan di wilayah yang dicaplok Beijing pada 2012 itu.

    "Sebagai hasilnya, nelayan Filipina kini bisa masuk ke kawasan itu tanpa hambatan, bahkan ketika ada kapal pemerintah Cina yang berpatroli di dekatnya," kata Hermogenes Esperon, penasihat keamanan nasional Manila.

    Namun Esperon menekankan bahwa hal itu tidak akan menghapus klaim Filipina terhadap wilayah tersebut. Kesepakatan itu merupakan bagian untuk menghindari masalah demi memperkuat hubungan.

    Scarborough Shoal, yang terletak sekitar 124 mil dari daratan Filipina, merupakan perairan yang kaya akan hayati ikan. Sejak 2012, kedua negara saling klaim atas wilayah itu. Sengketa kedua negara tersebut terus memanas dan memuncak ketika Manila membawa kasus ini ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda.

    Pada Juli tahun ini, Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam sengketa teritorial. Mahkamah arbitrase internasional menolak klaim sejarah Cina di atas Laut Cina Selatan dan Cina disebut melanggar hak-hak kedaulatan Filipina.

    Cina menolak putusan itu dan mengirimkan armada militer dalam jumlah yang lebih besar ke wilayah tersebut.  Tetapi hubungan keduanya membaik berkat upaya diplomasi Presiden Duterte dengan melakukan kunjungan ke Beijing baru-baru ini. 

    Duterte berkunjung ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping guna memperkokoh hubungan dengan Cina dan membentuk aliansi komersial baru di tengah memburuknya hubungan Filipina dengan Amerika Serikat, sekutu lamanya.

    ASIA CORRESPONDENT | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.