Krisis Politik di Korea Selatan, 3 Pembantu Presiden Mundur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Choi Soon-sil. Koreatimes.co.kr

    Choi Soon-sil. Koreatimes.co.kr

    TEMPO.CO, Seoul - Presiden Park Geun-hye telah memerintahkan sepuluh pejabat senior mengundurkan diri karena guncangan politik yang terus berlanjut di Korea Selatan. Hari ini, Senin, 31 Oktober 2016, Park menerima pengunduran diri tiga pembantu utamanya di pemerintahan, termasuk kepala stafnya.

    Pengunduran diri tiga pembantu utama Presiden Park disampaikan juru bicara Kantor Presiden, Jeong Yeon-guk, Minggu kemarin. Menurut Jeong, tiga pembantunya itu telah bekerja lama bersama Presiden Park.

    Adapun Choi Soon-sil, yang disebut teman dekat Park sejak 1970-an, tiba dari Jerman kemarin dan hari ini menjalani pemeriksaan oleh jaksa penuntut.

    Baca:
    Ribuan Orang Unjuk Rasa Tuntut Presiden Park Geun-hye Mundur
    Skandal E-Mail, Hillary Clinton Tantang FBI Rilis Bukti Baru

    Choi merupakan anak perempuan mentor Park Chung-hee bernama Choi Tae-min. Park Chung-hee merupakan mantan Presiden Korea Utara yang dijuluki sebagai diktator. Presiden Park merupakan anak perempuan diktator ini.

    Choi, yang tidak menjabat satu posisi resmi apa pun di pemerintahan, dipercaya Presiden Park merumuskan dan mengedit pidato-pidatonya. Choi memanfaatkan kedekatannya dengan Park guna mendapatkan dana jutaan dolar AS dari sejumlah konglomerat untuk dua lembaga nonprofit yang ia dirikan.

    Baca: Jokowi: Hati-hati Pesan Provokasi 4 November di Medsos

    Hal yang paling mengkhawatirkan dari peran Choi adalah ia ikut mempengaruhi kebijakan yang diambil Park dan memiliki akses ke dokumen-dokumen penting negara.

    "Park telah kehilangan otoritasnya sebagai presiden dan menunjukkan tidak memiliki kualitas dasar untuk memimpin negara ini," kata Lee Jae-myung, anggota Partai Minjoo—partai oposisi—sekaligus Wali Kota Seongnam, di hadapan ribuan demonstran yang menuntut Park mundur dari jabatannya sebagai presiden.

    AL JAZEERA | DAILY MAIL | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.