Disebut Jajah Masjid Al-Aqsa, Ini Tindakan Israel ke UNESCO

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jamaah Muslim Palestina menunaikan ibadah salat Idul Fitri di halaman Masjid Al-Aqsa di kota tua Jerusalem, 17 Juli 2015. Mulai ramadan tahun ini, otoritas zionis Israel membatasi jumlah jamaah Muslim Palestina yang bisa masuk ke kawasan Bait Suci. Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

    Jamaah Muslim Palestina menunaikan ibadah salat Idul Fitri di halaman Masjid Al-Aqsa di kota tua Jerusalem, 17 Juli 2015. Mulai ramadan tahun ini, otoritas zionis Israel membatasi jumlah jamaah Muslim Palestina yang bisa masuk ke kawasan Bait Suci. Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

    TEMPO.COTel Aviv - Israel menangguhkan kerja sama dengan UNESCO sehari setelah badan PBB untuk bidang pendidikan dan kebudayaan itu menyetujui resolusi untuk mengkritik kebijakan brutal Zionis.

    UNESCO mengecam Israel karena mencegah umat Islam memasuki area Masjid Al-Aqsa. UNESCO pun menyebut Israel sebagai rezim penjajah karena melakukan penyitaan tanah di wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat. Al-Aqsa merupakan tempat ketiga paling suci bagi umat Islam, yang dicaplok Israel setelah invasi pada 1967. 

    Resolusi yang dikeluarkan UNESECO, yang dikemukakan Aljazair, Mesir, Lebanon, Maroko, Oman, Qatar, dan Sudan, mendapat dukungan dari 24 negara, enam negara menolaknya, dan 26 negara abstain. Enam negara yang menolak resolusi tentang Israel adalah Estonia, Jerman, Lituania, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan Cina, Rusia, Meksiko, Afrika Selatan, dan Pakistan merupakan beberapa negara yang mendukung resolusi UNESCO.

    "Pesan ini (UNESCO) sangat jelas kepada Israel bahwa mereka harus mengakhiri penjajahan dan mengakui negara Palestina. Selain itu, rezim Zionis harus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina yang merupakan kawasan suci bagi penduduk Islam dan Kristen," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    Status Yerusalem merupakan isu paling lama dalam menemukan penyelesaian sejak puluhan tahun lalu, ketika Palestina berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan.

    AL JAZEERA | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.