Warga Kolombia Unjuk Rasa Dukung Perdamaian Pemerintah-FARC

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga berkumpul di Alun-alun Bolivar, Bogota, untuk menyaksikan bersama siaran penandatangan kesepakatan damai Kolombia dan pemberontak FARC, 27 September 2016. REUTERS

    Sejumlah warga berkumpul di Alun-alun Bolivar, Bogota, untuk menyaksikan bersama siaran penandatangan kesepakatan damai Kolombia dan pemberontak FARC, 27 September 2016. REUTERS

    TEMPO.CO, Bogota - Ribuan warga di berbagai kota di Kolobia turun ke jalan mendukung kesepakatan damai antara pemerintah dengan pemberontak sayap kiri FARC.

    Unjuk rasa yang berlangsung pada Rabu, 12 Oktober 2016, waktu setempat, itu untuk kedua kalinya terjadi pada pekan ini. Sebelumnya, mereka menggelar unjuk rasa besar-besaran di hampir seluruh wilayah di Kolombia untuk memberikan dukungan atas penandatanganan perdamaian dengan Angkatan Bersenjata Fevolusioner Kolombia (FARC).

    "Kami menyaksikan ratusan perwakilan dari kaum pribumi, kelompok keturunan Afrika-Kolombia, serta kelompok minoritas lainnya berjalan mengitari kota Bogota. Mereka menuntut perdamaian," kata wartawan Al Jazeera yang melaporkan dari ibu kota Kolombia.

    "Para demonstran bergerak bersama mahasiswa, korban konflik bersenjata, serta masyarakat luas."

    Di Bogota, korban konflik perang yang berlangsung lebih dari lima dekade itu membawa foto orang-orang yang dicintai serta bunga putih sebagai simbol perdamaian.

    "Kami korban yang diterlantarkan oleh negara, kami membutuhkan perdamaian," kata Diana Gomez, seorang aktivis berusia 38 tahun, yang ayahnya tews terbunuh sepuluh tahun lalu, kepada kantor berita Associated Press.

    Dia mengatakan, kasus pembunuhan terhadap ayahnya hingga saat ini belum terungkap selain kasus lainnya dari konflik yang telah berlansung 52 tahun. Konflik bersenjata ini mengakibatkan 220 ribu orang tewas dan mengakibatkan delapan juta orang kehilangan tempat tinggal.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.