Oposisi Australia Tolak Referendum Pernikahan Sejenis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pernikahan sejenis/gay. Justin Sullivan/Getty Images

    Ilustrasi pernikahan sejenis/gay. Justin Sullivan/Getty Images

    TEMPO.CO, Canberra - Oposisi Australia pada Selasa, 11 Oktober 2016 menolak rencana pemerintah menggelar referendum tentang pernikahan sejenis. Pemerintahan konservatif Perdana Menteri Malcolm Turnbull membutuhkan dukungan kelompok oposisi kiri Partai Buruh agar rencana referendum dapat digelar pada 11 Februari 2017.

    Pemimpin oposisi Bill Shorten mengatakan, meski mereka mendukung hak pernikahan sejenis, oposisi keberatan jika perdebatan itu diserahkan kepada publik melalui referendum. Shorten menilai, referendum justru akan memecah-belah rakyat Benua Kanguru.

    "Para pakar telah menegaskan bahwa referendum akan mengancam hak pernikahan sejenis bagi kelompok lesbian dan gay. Jadi lebih baik putuskan ini di parlemen,” katanya.

    Pemerintah Australia mengumumkan draf amendemen undang-undang pernikahan federal pada Senin malam. Draf itu menyebutkan, jika referendum menyetujui hak pernikahan sejenis, amendemen akan diajukan ke parlemen untuk disahkan.

    Meski jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Australia mendukung masalah ini, sejumlah kelompok religius, seperti The Australian Christian Lobby, menolak.

    “Kami kecewa tidak dilibatkan dalam pembahasan terpenting perubahan kebijakan sosial,” demikian pernyataan mereka. Diva Australia, Kyle Minogue, pekan lalu mengumumkan ia tak akan menikah di tanah kelahirannya jika pernikahan sejenis tidak disahkan.

    Untuk mengadopsi keinginan kelompok anti-pernikahan sejenis, amandemen memasukkan poin yang membebaskan gereja menolak memfasilitasi pernikahan itu.

    Sejumlah pemerintah negara bagian bahkan mendesak agar kebebasan itu juga diperluas kepada pembuat kue pernikahan dan penyanyi pernikahan yang menolak pernikahan sejenis.

    AP | THE NEW YORK TIMES | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.