Anggota Parlemen Mesir Minta Calon Mahasiswi Jalani Tes Keperawanan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • .

    .

    TEMPO.COKairo - Seorang anggota parlemen Mesir menghadapi berbagai hujatan setelah menyatakan semua perguruan tinggi harus melakukan tes keperawanan terhadap calon mahasiswinya. Anggota parlemen tersebut, Ilhamy Agina, mengatakan keperawanan harus menjadi prasyarat untuk masuk universitas.

    Seperti dikutip dari Daily Mail, Sabtu, 1 Oktober 2016, Ilhamy berpendapat bahwa tes keperawanan tersebut akan membantu mengakhiri praktek pernikahan adat yang tidak terdaftar. Selama ini pernikahan adat yang tidak terdaftar lebih menarik bagi pemuda Mesir yang tidak mampu menggelar pernikahan formal.

    "Setiap gadis yang memasuki universitas harus diperiksa untuk membuktikan bahwa dia benar-benar seorang gadis," ujar Ilhamy kepada wartawan Youm 7, salah satu media online di Mesir. Komentarnya mengenai persyaratan tes keperawanan itu pun memicu cemooh dari berbagai kalangan di media-media sosial.

    "Apakah saya tidak memberi tahu Anda bahwa dengan begitu hal yang lebih buruk akan datang?" ujar pengacara yang kontra terhadap Ilhamy, Gamal Eid, di akun Twitter miliknya. Seorang jurnalis yang juga kontra terhadap Ilhamy, Khaled Dawoud, berkomentar, "Kami memiliki anggota parlemen yang terobsesi seks."

    Dengan datangnya ejekan-ejekan itu, Ilhamy mengatakan pernyataannya telah disalahartikan. Ia pun memutuskan memboikot media. "Orang-orang telah menyerang saya sejak kemarin dan mereka marah dan semacamnya. Saya telah memutuskan tidak berurusan dengan media."

    Ilhamy menegaskan bahwa pernyataannya mengenai tes keperawanan bagi calon mahasiswi yang akan masuk perguruan tinggi kepada wartawan Youm 7 tersebut hanyalah usul. "Saya tidak membuat permintaan, saya membuat saran. Ada perbedaan besar antara permintaan dan saran," tuturnya.

    Menurut Ilhamy, wartawan Youm 7 bertanya kepadanya tentang peran pemerintah dalam mengakhiri pernikahan adat. Ia pun menyarankan dilakukan tes keperawanan. "Hanya sebagai saran yang mungkin atau tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah bisa memberi tahu rumah sakit universitas untuk melakukan tes narkoba dan tes keperawanan."

    Baca:
    Banyak Ular di Tangsel, Ternyata Ada di Perumahan Elite   
    Nestapa Warga Bukit Duri di Rumah Susun: Tidur Kaya Tape 
    Terbongkar, 2 Alasan Dimas Kanjeng Habisi 2 Pengikutnya

    DAILY MAIL | ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.