Somalia Desak Amerika Serikat Jelaskan Pembunuhan Tentaranya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tentara dan aparat kepolisian Somalia, melihat Hassan Hanafi jelang jalani hukuman mati di Akademi Kepolisian General Kahiye di Mogadishu, Somalia, 11 April 2016. Pad akantor berita Reuter, Hassan mengutarakan,

    Sejumlah tentara dan aparat kepolisian Somalia, melihat Hassan Hanafi jelang jalani hukuman mati di Akademi Kepolisian General Kahiye di Mogadishu, Somalia, 11 April 2016. Pad akantor berita Reuter, Hassan mengutarakan, "Saya tidak perduli jika kau membunuh saya. Kau akan melihat apakah memang pembunuhan akan berhenti setelah kematian saya," REUTERS

    TEMPO.CO, Mogadishu - Pemerintah Somalia meminta penjelasan kepada Amerika Serikat mengnai serangan udara yang menewaskan 22 tentara dan penduduk siil di sebelah utara negara.

    Beberapa pejabat di kawasan semi otonomi Galmudug mengatakan, bom udara AS telah menewaskan sejumlah pasukannya seraya menuding otoritas di Putland yang juga menjadi musuhnya salah memberikan informasi kepada AS.

    Menurutnya, akbat kesalahan tersebut AS melakukan pengeboman terhadap posisi militernya yang dianggap sebagai kelompok bersenjata al-Shabab. "Kabinet meminta pemerintah AS memberikan penjelasan jernih mengenai serangan jet udara terhadap posisi pasukan Galmudug," bunyi pernyataan pemerintah Somalia.

    Dalam pernyataan yang diterima kantor berita Reuters juga menyebutkan, kedua kelompok bersaing Galmudug dan Puntland yang sering bentrok di kawasan tersebut agar segera memperbaiki hubungan.

    Washington mengatakan, serangan udara yang dilancarkan pasukan udara tersebut sebagai upaya membela diri seetelah pasukan Somalia mendapatkan serangan bersenjata dari para pejuang al-Shabab. Dalam serangang itu, jelas Washington, sembilan pejuang tewas namun bisa jadi jumlahnya bertambah.

    AS adalah negara donor terbesar terhadap pemerintah Somalia yang bermarkas di Mogadishu. Negeri itu juga seringkali membobardir posisi al-Shabab dan kelompok militan lainnya.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.