Filipina Ingin Akhiri Hubungan Militer dengan Amerika  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan laut Filipina tiba di sebuah pantai usai menaiki kapal patroli Militer Amerika Serikat saat ikut ambil bagian dalam latihan serangan pantai bersama pasukan militr Amerika Serikat di yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antara sekutu di Ternate, Cavite, Filipina, 8 Oktober 2015. REUTERS

    Pasukan laut Filipina tiba di sebuah pantai usai menaiki kapal patroli Militer Amerika Serikat saat ikut ambil bagian dalam latihan serangan pantai bersama pasukan militr Amerika Serikat di yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antara sekutu di Ternate, Cavite, Filipina, 8 Oktober 2015. REUTERS

    TEMPO.COHanoi - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa latihan militer bersama antara negaranya dan Amerika Serikat, yang dijadwalkan pada Oktober 2016, adalah kerja sama terakhir selama masa pemerintahannya.

    Pengumuman itu disampaikan Duterte pada Rabu, 28 September 2016, saat melakukan kunjungan ke Vietnam, sekaligus sebagai sinyal pemutusan hubungan kerja sama militer kedua negara yang dianggap terlama di Asia.

    "Amerika Serikat menjadwalkan latihan perang, sedangkan Cina tidak mau. Saya akan menyampaikan kepada Amerika bahwa ini merupakan latihan militer terakhir. Kerja sama Filipina dan Amerika telah berakhir," kata Duterte dalam sebuah pidato di depan masyarakat Filipina di ibu kota Vietnam, Hanoi.

    Latihan pendaratan militer di Filipina yang melibatkan 500 serdadu Filipina dan 1.400 anggota pasukan Amerika itu dijadwalkan digelar pada 4-12 Oktober 2016, sekaligus menjadi agenda pertama dalam pemerintahan Duterte.

    Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada Al-Jazeera, Kementerian Luar Negeri Amerika menyatakan negaranya akan tetap fokus melanjutkan hubungan luar negerinya dengan Filipina. "Filipina adalah sekutu kami yang sangat penting di kawasan Asia-Pasifik."

    AL-JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.