Suriah dan Pemberontak Tarik Pasukan dari Jalan Utama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warag Aleppo mengambil air dari tempat umum. Trurst.ORG-ICRC/Pawel Krzysiek

    Warag Aleppo mengambil air dari tempat umum. Trurst.ORG-ICRC/Pawel Krzysiek

    TEMPO.CO, Aleppo - Pasukan pemerintah Suriah dan pemberotak segera menarik diri dari jalan utama yang akan dilalui armada angkut untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Aleppo, Kamis, 15 September 2016.

    "Penarikan tersebut harus dilakukan agar bantuan kemanusiaan ke daerah konflik tiba tanpa gangguan," ujar pimpinan organisasi pemantau hak asasi manusia dan salah seorang pimpinan peberontak mengutip hasil kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Rusia.

    Direktur Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdulrahman, membenarkan bahwa kedua belah pihak ingin menarik pasukannya dari Jalan Castello secara simultan untuk memberikan ruang bagi kendaraan pengangkut bantuan kemanusiaan.

    Sebelumnya, Rabu, 14 September 2016, Rusia mengatakan, angkatan bersenjata Suriah dan militan pemberontak sedang mempersiapkan diri menarik pasukannya dari jalan utama. "Rezim siap menarik pasukan tetapi mereka tidak akan bergerak sebelum oposisi memulai melakuknnya," ujat Abdulrahman.

    Salah seorang pimpinan senior pemberontak di Aleppo mengatakan, penarikan pasukan tersebut masih diperdebatkan di antara faksi sebab dalam kesepakatan sebelumnya rezim harus menghomati genjatan senjata namun hal itu tidak pernah terjadi.

    "Bahkan target penarikan itu dilakukan juga di sekitar Castello," kata pimpinan pemberontak yang tak bersedia disebutkan namnya kepada Reuters.

    Hingga saat ini belum aa komentar dari media milik pemerintah maupun angkatan bersenjata mengenai usulan penarikanpasukan. Seorang sumber militer Suriah pada Rabu, 14 September 2016, menerangkan, kelompok bersenjata telah melanggar genjatan senjata 15 kali di kawsan Aleppo dalam waktu 24 jam.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.