Rusia Ancam Hentikan Pembicaraan Gencatan Senjata Suriah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kerusakan di rumah sakit bersalin Anak di provinsi Idlib, Suriah akibat terkena serangan udara pada 29 Juli 2016. independent.co.uk

    Kerusakan di rumah sakit bersalin Anak di provinsi Idlib, Suriah akibat terkena serangan udara pada 29 Juli 2016. independent.co.uk

    TEMPO.CO - Rusia dan Amerika Serikat tengah membahas dan mempertimbangkan gencatan senjata di Suriah, di Jeneva, Swiss, Jumat kemarin. Namun, proses pembicaraan itu membuat Rusia frustrasi. Sebab setelah lima jam pertemuan, kedua negara tak kunjung mencapai kata sepakat.

    Rusia diketahui mendukung pihak pemerintah Suriah dan Amerika Serikat  mendukung sisi pemberontak Suriah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyalahkan Washington karena pembahasan yang dilakukan berujung pada jalan buntu. Kedua negara tak mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan gencatan senjata.

    “Kami berpikir untuk menggelar pertemuan lagi pekan depan,” kata Lavrov, seperti dikutip dari ABC News, Jumat, 9 September 2016.

    Lavrov bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Dia pun mengatakan pihaknya tak segan membatalkan rencana gencatan senjata itu, jika AS tak kunjung merespons baik. Pembicaraan lanjutan kedua pihak dilaporkan dilakukan dalam waktu dekat dan berupa pembahasan internal.

    John Kerry menyatakan pihaknya masih terlibat dalam diskusi resmi dengan pemerintah Amerika di Washington tentang status dan rencana gencatan senjata itu. Namun, Kerry tidak mendetailkan poin-poin apa saja yang menjadikan pertimbangan untuk melakukan gencatan senjata dari kubu AS berjalan alot. Meskipun demikian, Kerry menegaskan Amerika tetap mendukung penuh rencana perdamaian di Suriah tersebut.

    ABC NEWS | GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.