Arab Saudi Tetapkan Idul Adha 12 September  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jemaah haji berbondong-bondong melintasi jembatan untuk melakukan lempar jumroh pada hari terakhir di Mina, dekat kota Mekkah, 6 Oktober 2014. Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha bertepatan dengan akhir ibadah haji di Arab Saudi. REUTERS/Muhammad Hamed

    Jemaah haji berbondong-bondong melintasi jembatan untuk melakukan lempar jumroh pada hari terakhir di Mina, dekat kota Mekkah, 6 Oktober 2014. Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha bertepatan dengan akhir ibadah haji di Arab Saudi. REUTERS/Muhammad Hamed

    TEMPO.COJakarta - Arab Saudi menetapkan hari raya Idul Adha 2016 jatuh pada Senin, 12 September 2016, kalender Masehi. Penetapan ini dilakukan setelah para ulama dan tokoh agama Kerajaan tidak melihat bulan pada Kamis, 1 September 2016. Hal itu diwartakan sejumlah media Saudi setelah mengutip keterangan otoritas negara tersebut.

    Laporan yang disampaikan media massa itu telah mendapat konfirmasi dari Mahkamah Pengadilan Tinggi Arab Saudi, Kamis kemarin.

    Setelah dikonfirmasi, Pengadilan Tinggi juga menetapkan bahwa Sabtu pekan depan merupakan hari pertama Zulhijah sebagaimana almanak berdasarkan bulan, sedangkan Idul Adha jatuh pada hari ke-10 Zulhijah. 

    Idul Adha adalah hari raya umat Islam di seluruh dunia, di antaranya ditandai penyembelihan hewan kurban. Hari suci ini akan diperingati umat Islam dan ditetapkan menjadi hari libur bagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

    Dalam almanak Islam, Idul Adha ditetapkan pada 10 Zulhijah sekaligus hari ketiga bagi jemaah haji di Mekah.

    Dari Amerika Serikat, diperoleh informasi bahwa Dewan Fikih Amerika Utara menyatakan lembaganya akan mengikuti keputusan sebagaimana ditetapkan otoritas Saudi. Demikian pula Dewan Fatwa dan Riset Eropa.

    ALJAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.