28 Pendukung Rezim Diktator Argentina Dibui Seumur Hidup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. prolife.org.nz

    Ilustrasi. prolife.org.nz

    TEMPO.CO, Buenos Aires - Sebanyak 28 orang pada Kamis 25 Agustus 2016 waktu setempat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Cordoba, Argentina. Mereka dinyatakan bersalah atas dakwaan menyiksa dan membunuh penentang rezim militer negara itu pada 1976 sampai 1983 di sebuah pusat tahanan.

    Mereka yang dijatuhi hukuman, termasuk mantan Jenderal Lucinao Menendez yang dijuluki "The Hyena" karena gemar tertawa ketika menyiksa korbannya di penjara La Perla.

    Menendez, 89 tahun, sebelumnya telah menerima 13 hukuman, 11 di antaranya hukuman seumur hidup karena terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia di pusat penahanan kaum kiri dan lawan rezim saat itu di provinsi tengah Cordoba.

    Dalam persidangan terbaru yang dilangsungkan pada Kamis, dia kembali terbukti bersalah dalam 53 kasus pembunuhan, 260 penculikan, 657 pelecehan dan penghilangan paksa terhadap 82 korban yang hingga kini tidak ditemukan.

    Pengadilan juga menghukum mantan tentara Capt. Hector Pedro Vergez dan mantan tentara Mayor. Ernesto Barreiro penjara seumur hidup, memutuskan bahwa mereka juga bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap tahanan di fasilitas tersebut.

    Dia dan rekan yang terlibat tersebut turut didakwa atas kejahatan penculikan, menyiksa, membunuh atau mencuri 700 bayi baru lahir, di mana 279 di antaranya masih hilang.

    Sementara itu, 10 lagi terdakwa dijatuhi antara dua setengah tahun dan 21 tahun penjara.

    Sebanyak 600 orang bersaksi dalam kasus bersejarah yang dibuka pada 2012 itu. Diperkirakan lebih dari 30.000 penentang rezim atau dicurigai bersimpati tewas atau "hilang" selama pemerintahan diktator.

    FOX NEWS | DW |YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.