Mahasiswa Malaysia Ajak Demonstrasi Desak Penangkapan 1MDB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Imam Yunni

    TEMPO/Imam Yunni

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur -Mengabaikan kebijakan pembrangusan Perdana Menteri Najib Razak terhadap penentang, para aktivis mahasiswa berencana menggelar pawai massal pada Sabtu, 27 Agustus besok. Mereka menyerukan penangkapan terhadap seorang pejabat tunggi yang disebutkan para penyidik Amerika Serikat menerima duit US$700 dalam skema dari sebuah pendanaan asing.

    Seorang sumber yang familiar dengan penyelidikan Amerika Serikat berbicara kepada Reuters, Jum’at 26 Agustus bahwa pejabat yang belum disebut itu tak lain PM Najib. Najib berulangkali membantah melanggar hukum dalam skandal yang mulai merebak atas 1 Malaysia Development Bhd tahun lalu.

    Protes direncanakan digelar di Ibukota Kuala Lumpur ketika Najib telah menancapkan kukunya di partai penguasa, dan pengetatan oleh aparat keamanan untuk menangkal kritik.

    Pemerintahan Najib terguncang pada Juli lalu ketika beberapa jaksa Amerika Serikat memasukkan gugatan sipil atas sebongkah duit yang diduga diselewengkan dari 1MDB. Gugatan itu berulangkali menyebut sebuah nama ranking tertinggi pejabat, yang hanya diidentifiksai “Pejabat Nomor 1”, yang menerima kucuran duit lebih dari US$700 juta dari pendanaan yang ditilep.

    Penyelenggara demo yang berencana berpawai, mendesak penegak hukum. “Buat Pejabat Malaysia 1, kamu tidak bakal bisa kabur dari kekuatan rakyat,” ujar Anis Syafiqah Md. Yusof, seorang perwakilan mahasiswa, berbicara dalam sebuah konferensi pers, Senin, 22 Agustus lalu.

    Mereka akan berpawai di Dataran Merdeka atau Aula Independence. Mereka cuek atas peringatan dari Kepala Polisi Diraja Malaysia agar menjauhi lapangan itu, dimana para pendukung Najib besok juga menggelar demonstrasi. Hal ini menaikkan risiko terjadinya bentrokan.

    REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA | DWI A


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.