Di Prancis Hijab Dilarang, di Skotlandia Polisi Berhijab  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi wanita Skotlandia mengenakan hijab saat bertugas. (newsx.com)

    Polisi wanita Skotlandia mengenakan hijab saat bertugas. (newsx.com)

    TEMPO.CO, Edinburgh - Ketika polisi Prancis aktif merazia wanita muslim pemakai burkini di pantai, Kepolisian Nasional Skotlandia malah mengumumkan bahwa hijab akan menjadi bagian dari seragam resmi kesatuannya karena bertujuan menciptakan kekuatan yang lebih beragam.

    Dalam satu pernyataan, Kepolisian Skotlandia mengatakan bahwa langkah tersebut dapat mendorong perempuan yang beragama Islam dapat mempertimbangkan untuk bergabung dalam unit kepolisian.

    "Kami berharap langkah ini akan mendorong perempuan dari komunitas muslim, yang mungkin sebelumnya tidak melihat kepolisian sebagai pilihan karier, untuk mempertimbangkannya kembali," kata Kepala Polisi Nasional Skotlandia, Phil Gormley, seperti yang dilansir Independent, Kamis, 24 Agustus 2016.

    BACA: Polisi Prancis Paksa Muslimah Ini Buka Burkininya

    Pengumuman itu disambut oleh Asosiasi Polisi Muslim Skotlandia (SPMA), sebuah kelompok yang bertujuan membangun hubungan baik antara komunitas muslim di Skotlandia dengan polisi.

    "Saya senang karena ini adalah langkah positif ke arah yang benar. Tidak diragukan lagi bahwa langkah ini akan mendorong lebih banyak perempuan dari latar belakang etnis dan minoritas muslim untuk bergabung dengan unit kepolisian Skotlandia," kata Fahad Bashir, Ketua SPMA, seperti dilansir Independent.

    Mengizinkan penggunaan hijab atau jilbab dalam seragam resmi bukanlah hal baru dalam institusi kepolisian Skotlandia. Sebelumnya, polisi muslim di Skotlandia juga diberi kebebasan untuk memakainya, namun hanya jika mendapat persetujuan dari atasan. Kini secara resmi hal itu telah diperkenankan tanpa harus mendapat izin dari atasan.

    INDEPENDENT | TELEGRAPH | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.