Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menakar Sikap Indonesia di Semenanjung Korea  

image-gnews
Korea Utara berhasil melakukan uji coba bom hidrogen skala besar, bahkan ledakan tersebut menghasilkan gempa seismik 5,1 Skala Richter, pada tanggal 6 Januari 2015. Tiongkok pun ikut resah dengan uji coba tersebut, karena efek radiasi dari bom hidrogen lebih berbahaya dibandingkan bom atom. Korea Selatan, sebagai negara tetangga terdekat langsung menerapkan siaga tertinggi untuk mengantisipasi keadaan yang semakin buruk. Tidak hanya negara yang berdekatan yang resah, sejumlah negara di dunia ikut resah dengan kemampuan Korea Utara yang luar biasa ini. centerforsecuritypolicy.com
Korea Utara berhasil melakukan uji coba bom hidrogen skala besar, bahkan ledakan tersebut menghasilkan gempa seismik 5,1 Skala Richter, pada tanggal 6 Januari 2015. Tiongkok pun ikut resah dengan uji coba tersebut, karena efek radiasi dari bom hidrogen lebih berbahaya dibandingkan bom atom. Korea Selatan, sebagai negara tetangga terdekat langsung menerapkan siaga tertinggi untuk mengantisipasi keadaan yang semakin buruk. Tidak hanya negara yang berdekatan yang resah, sejumlah negara di dunia ikut resah dengan kemampuan Korea Utara yang luar biasa ini. centerforsecuritypolicy.com
Iklan

TEMPO.COJakarta - Lima bulan sudah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 2270 tentang sanksi kepada Korea Utara. Resolusi tersebut dikeluarkan gara-gara negara yang dipimpin Kim Jong-un itu melakukan uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal balistik.

Selama lima bulan, sedikitnya 42 dari 193 negara anggota PBB telah melaporkan penerapan sanksi yang dikeluarkan terhadap Korea Utara. Dan, sesuai dengan Pasal 25 Piagam PBB, setiap resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat secara hukum bagi semua anggotanya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menyatakan, begitu Resolusi 2270 terbit, Kementerian Luar Negeri segera memberitahukan resolusi itu secara tertulis kepada lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Bea Cukai.

“Kami mengundang mereka, instansi terkait, dan menjelaskan sanksi Dewan Keamanan PBB. Instansi terkait melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Andy kepada Tempo, Senin lalu.

Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara meliputi empat aspek. Pertama, larangan perjalanan (travel bans) terhadap 16 pejabat Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan senjata nuklir. Kedua, embargo senjata. Ketiga, pembekuan aset milik 16 pejabat Korea Utara dan 31 perusahaan Korea Utara. Keempat, inspeksi terhadap kargo berbendera Korea Utara.

Menurut Andy, kecuali BI, instansi yang ada tidak dapat menerapkan sanksi karena belum ada landasan hukumnya. Adapun BI sudah memiliki peraturan berupa pemberitahuan kepada semua bank agar meningkatkan kewaspadaan (due diligence) terhadap transaksi perbankan bagi 16 pejabat dan 31 perusahaan Korea Utara.

Indonesia menilai belum diperlukan payung hukum untuk penerapan sanksi terbaru PBB terhadap Korea Utara. Indonesia lebih memilih menyampaikan secara terbuka ketidaksukaannya setiap kali Korea Utara melakukan uji coba nuklir ataupun rudal balistik. Dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia juga mengingatkan Korea Utara dan anggota GNB agar mencari solusi damai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia tak khawatir akan jeratan Pasal 25 Piagam PBB. Sebab, pasal tersebut dinilai bersifat anomali dalam penerapannya. Andy membandingkan dengan masalah Palestina, yang menghasilkan sekian banyak resolusi. “Lalu, apa ada yang dilaksanakan?” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tai-young, saat berkunjung ke kantor Tempo pada 9 Agustus lalu, menilai Indonesia perlu lebih tegas lagi terhadap Korea Utara.

Namun, menurut Andy, Indonesia bersikap tidak mau memihak ke salah satu negara dalam konflik di Semenanjung Korea. Andy justru balik mempertanyakan motif latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan di Semenanjung Korea. “Ini pastinya membuat Korea Utara bertanya-tanya, untuk apa latihan militer ini?”

Relasi Indonesia-Korea Utara sebenarnya tidak sepenuhnya menguntungkan Indonesia. Misalnya, dalam perdagangan, volume perdagangan Indonesia turun drastis dari US$ 62,5 juta (Rp 812 miliar) pada 2012 menjadi US$ 2,4 juta (Rp 31 miliar) pada 2015.

Namun Indonesia memilih tetap berteman baik dengan negara paling terisolasi di dunia tersebut. “Indonesia harus menempatkan secara berimbang antara kepentingan nasional dan kewajiban internasionalnya,” kata Andy.

NK NEWS | KOREA TIMES | MARIA RITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

13 hari lalu

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

45 hari lalu

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

49 hari lalu

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.


UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

29 April 2022

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Shutterstock
UGM Tembus 10 Besar Dunia Versi THE University Impact Rankings 2022

Pada tahun ini Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil menembus posisi 10 besar dunia untuk SDG 1, yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.


Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

2 Maret 2022

Muhammad Andrianudin, siswa MAN 2 Mataram, salah satu wakil Indonesia pada Model United Nation (MUN). kemenag.go.id
Siswa MAN 2 Mataram Wakili Indonesia di Simulasi Sidang PBB

Muhammad Andrianudin, siswa kelas 12 Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram menjadi wakil Indonesia di simulasi sidang PBB atau MUN.


Sekolah Bogor Raya Jadi Tuan Rumah Simulasi Sidang PBB Harvard Student Agencies

15 Februari 2022

Kantor PBB di Jenewa, Swiss.
Sekolah Bogor Raya Jadi Tuan Rumah Simulasi Sidang PBB Harvard Student Agencies

Sekolah Bogor Raya menjadi tuan rumah Harvard Student Agencies Model United Nations yang diikuti siswa dari enam benua.