TEMPO.CO, Phonm Penh - Pemerintah Kamboja mengerahkan 1.570 polisi untuk mengawasi ujian kelulusan di sekolah-sekolah menengah atas, Senin, 22 Agustus 2016.
Pengerahan aparat keamanan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas praktek-praktek suap dan korupsi dalam sistem pendidikan. "Kami melakukan semua ini untuk menjamin transparansi dan kualitas dalam sistem pendidikan," kata Ros Salin, juru bicara Kementerian Pendidikan, seperti yang dilansir Reuters.
Tempat-tempat ujian tampak dijaga ketat di Ibukota Phnom Penh. Para siswa juga diperiksa petugas, kalau-kalau ada kertas contekan atau telepon selular. Keluarga para siswa tampak menunggu di luar.
Dalam beberapa tahun terakhir, peserta tes kerap membawa ponsel dan contekan ke ruang ujian. Mereka juga berani menyuap para guru atau pengawas agar mengabaikan kecurangan dan membiarkan mereka mencontek.
San Chey, direktur eksekutif di kelompok advokasi Afiliasi Jaringan Akuntabilitas Sosial Kamboja, mengatakan kecurangan itu telah berakar kuat dalam sistem pendidikan Kamboja. "Sebelumnya, suap dalam ujian dan kebocoran soal tes dilakukan secara terbuka, yang membantu mendongkrak tingkat kelulusan," katanya.
Upaya pemerintah memberantas kecurangan menyebabkan angka kelulusan anjlok dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Kementerian Pendidikan, pada 2014, angka kelulusan kelas 12 turun menjadi 40,67 persen dan pada 2015 turun menjadi 55,87 persen.
Hampir 25.000 petugas dilibatkan dalam pemeriksaan ujian tahun ini. Sebanyak 93.755 pelajar mengikuti ujian akhir sebelum masuk universitas.
Menteri Pendidikan Kamboja, Hang Chuon Naron lewat rekaman video yang disiarkan sehari sebelum ujian, Minggu, 21 Agustus 2016, mengimbau agar semua siswa belajar dengan giat dan tidak membawa alat elektronik maupun kertas contekan saat ujian. "Jika melanggar, secara otomatis kamu dinyatakan gagal," kata Naron mengancam.
REUTERS | YON DEMA
