Duterte Pecat Pejabat Titipan Eks Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rodrigo Duterte. REUTERS

    Rodrigo Duterte. REUTERS

    TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte menyatakan semua pejabat yang ditunjuk presiden-presiden sebelumnya dianggap mengundurkan diri mulai Senin, 22 Agustus 2016. Pernyataan itu disampaikan Duterte dalam konferensi pers di rumahnya, Kota Davao, Minggu dinihari, 21 Agustus 2016.

    Duterte mengaku jijik atas informasi maraknya korupsi yang masih dilakukan di badan-badan pemerintah meski telah mengumumkan akan mengambil tindakan keras. "Anggap saja posisi kalian sudah kosong saat ini," ucap Duterte dalam konferensi pers selama dua jam yang berakhir pada pukul 03.00, Minggu, 21 Agustus 2016.

    Saat dilantik, Duterte menuturkan kepada para pejabat yang ditunjuk presiden-presiden sebelumnya untuk tetap di posisi mereka. Namun dia mendengar informasi bahwa masih banyak penyimpangan peraturan di sana-sini. Duterte mengingatkan, dia telah berjanji kepada rakyat Filipina akan membangun sebuah pemerintahan yang bersih.

    Secara khusus, Duterte menyebut Land Transportation Office (LTO) dan Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sebagai dua badan tempat transaksi korupsi masih berlangsung. "Bagi yang ditunjuk di LTO, kecuali pejabat karier, anggap posisi Anda sudah kosong saat ini," kata Duterte.

    Dia juga menyatakan akan ada ribuan pejabat dan pegawai pemerintahan di seluruh negara yang dipecat. Mereka yang akan dipecat tidak berasal dari pejabat yang dilantik pada 30 Juni 2016 olehnya.

    Menurut dia, pemecatan tidak akan berimbas pada wakil pejabat, karena mereka akan ditugaskan melanjutkan tugas yang ditinggalkan atasannya untuk sementara waktu.

    Duterte, yang sebelumnya bersumpah untuk bersikap keras dalam menangani korupsi, mengaku memiliki kekuasaan untuk membubarkan orang-orang yang menurutnya tidak bisa lagi melakukan tugas-tugasnya.

    Mantan Wali Kota Davao tersebut dikenal sebagai seorang yang tegas dan tak segan melakukan tindakan yang keras terhadap orang yang melanggar aturan. Dalam waktu kurang dari dua bulan sejak dilantik sebagai presiden, dia telah mengeluarkan aturan yang sesuai dengan janji kampanyenya.

    Duterte juga pernah mengancam akan memberlakukan "darurat militer" jika Mahkamah Agung negara itu mencoba menghalanginya mengambil tindakan keras, seperti memberantas narkoba yang telah menewaskan ratusan orang.

    TIME | PHILSTARS | INQUIRER | YON DEMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.