Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Filipina Ancam Keluar dari PBB

Editor

Natalia Santi

image-gnews
Rodrigo Duterte. REUTERS
Rodrigo Duterte. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte mengancam untuk keluar dari badan dunia itu dan berencana membentuk organisasi internasional yang baru bersama Cina, Afrika dan negara-negara Timur tengah.

Kecaman itu disampaikan setelah pelapor khusus PBB Agnes Callamard dan Dainius Puras menyebut eksekusi tanpa peradilan dan pembunuhan terhadap tersangka pengedar narkoba meningkat sejak Duterte memenangkan pemilihan Presiden Filipina pada 9 Mei lalu.

"Saya akan buktikan pada dunia bahwa kamu adalah pakar yang sangat bodoh," kata Duterte merujuk dua pakar hak asasi manusia (HAM) PBB dalam konferensi pers, Minggu, 21 Agustus 2016.

Kedua pelapor khusus PBB menyebut kurangnya proses hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba dan menyatakan "dakwaan harus diadili di pengadilan hukum, bukan oleh orang-orang bersenjata di jalanan."

Duterte membantah tuduhan itu lewat konferensi pers di kediamannya di Davao. Dia mengundang kedua pakar PBB  itu untuk menyelidiki sendiri dan tidak hanya  menghitung para penjahat yang mati, tapi juga jumlah korban yang meninggal dunia akibat obat-obatan terlarang.

Duterte lalu balik menyerang PBB.  Dia mengkritik badan dunia  yang tidak bisa menghentikan kelaparan, terorisme dan tak berdaya soal Suriah dan Irak, serta membiarkan negara-negara besar mengebom desa-desa serta menewaskan warga sipil yang tak bersalah.

"Saya tidak ingin menghina anda. Tapi mungkin kami harus memutuskan untuk berpisah dengan PBB," kata dia. Sambil menyatakan PBB sebelumnya harus mengembalikan dana yang diberikan Manila selama ini. “Berikan uangnya, dan kami akan bangun panti-panti rehabilitasi dari dana itu,” kata Duterte.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan duta besar Filipina untuk PBB, Lauro Baja mengatakan Filipina bakal merugi dan terancam terisolasi jika keluar dari badan dunia tersebut. "Kita akan merugi jika terisolasi dari komunitas bangsa-bangsa," kata Baja seperti dilaporkan GMA News Online. "Implikasi dari menarik diri dari PBB terlalu serius bahkan untuk dipertimbangkan," kata Dubes Filipina untuk PBB di masa pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo itu.

Baja mengaku dia sendiri menganggap kritik PBB itu tidak adil, namun Duterte tidak seharusnya berkomentar. "Komentar para pelapor terlalu tendensius dan ikut campur untuk dikomentari seorang kepala negara. Biarkan  para bawahan yang memberikan tanggapan," kata Baja.

Meskipun pengaturan keluar dari keanggotaan tidak ada dalam Piagam PBB, sedikitnya ada dua negara yang pernah menyatakan keluar dari PBB. Yaitu, Indonesia dan Suriah. Pada 1965, Indonesia menyatakan keluar dari  PBB sebagai protes pemberian keanggotaan Dewan Keamanan PBB kepada Malaysia, yang saat itu sedang bersengketa dengan Indonesia. Indonesia kembali menjadi anggota PBB setahun kemudian.

Adapun Suriah, menyerahkan keanggotaan di PBB saat bergabung dengan Mesir untuk membentuk Republik Arab Bersatu. Suriah kembali menjadi anggota PBB pada 1961 setelah keluar dari Republik Arab.

REUTERS | GMA NEWS | NATALIA SANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

13 hari lalu

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.


Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

44 hari lalu

Seorang konservasionis dari pusat penelitian perikanan laut melepaskan hiu bambu bergaris coklat ke laut dalam upaya untuk meningkatkan populasi hiu di Rayong, Thailand, 1 Juni 2021. Para peneliti pekan lalu melepaskan 40 hiu bambu berpita coklat, berusia antara 2 dan 3 bulan, di terumbu karang buatan yang dibuat khusus pada kedalaman 18 meter (60 kaki). REUTERS/Kriengkrai Attanartwong
Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.


Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

48 hari lalu

Pelampung (buoy)  air dangkal dapat mendeteksi gerakan kecil dan perubahan dasar laut yang sering merupakan pertanda bahaya alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Kredit: University of South Florida
Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.


Sosok Ferdinand Marcos Jr yang Terancam Dimakzulkan Duterte

56 hari lalu

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Aaron Favila/POOL via REUTERS
Sosok Ferdinand Marcos Jr yang Terancam Dimakzulkan Duterte

Menanggapi tuduhan keras Duterte, Marcos hanya tertawa. Dia menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan tanggapan serius terhadap pertanyaan tersebut.


Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr

56 hari lalu

Partai PDP-Laban pimpinan Cusi mencanangkan tim Go-Duterte untuk pemilihan presiden 2022.[Inquirer.net]
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr

Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.


Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

21 September 2023

Presiden Jokowi menunjukkan SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. Festival LIKE merupakan rangkuman akumulasi kerja Presiden pada bidang Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan, dan Energi, khususnya energi terbarukan.  TEMPO/Subekti
Mengapa Jokowi Tak Pernah Hadir Langsung Di Sidang Umum PBB?

Presiden Jokowi berulangkali tidak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

20 September 2023

Di PBB, Prakerja Jadi Contoh Kolaborasi Siapkan Tenaga Kerja Tangguh

Pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan keterampilan menjadi kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG.


Peraih Nobel Perdamaian, Maria Ressa, Dibebaskan dari Kasus Pajak Filipina

12 September 2023

Maria Ressa. REUTERS
Peraih Nobel Perdamaian, Maria Ressa, Dibebaskan dari Kasus Pajak Filipina

Maria Ressa, peraih Nobel Perdamaian 2021 bersama jurnalis Rusia, mendapatkan reputasi karena pengawasan terhadap mantan Presiden Rodrigo Duterte.


Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

26 April 2023

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Whasfi Velasufah (kiri) dan Koordinator Hubungan International IPPNU Sururoh Uthman (kanan). Foto: Istimewa
Dua Pelajar Putri NU Wakili Indonesia di ECOSOC Youth Forum PBB

Dua kader Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) mewakili Indonesia di forum diskusi internasional ECOSOC Youth Forum PBBB


Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

5 April 2023

Wanita Afghanistan menghadiri peresmian perpustakaan wanita di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2022. REUTERS/Ali Khara/File Foto
Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB

Larangan Taliban mendorong PBB meminta semua staf - pria dan wanita - untuk tidak masuk kerja selama 48 jam.