Pemberontak Mengaku Kuasai Kota Penting Suriah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua orang pria melakukan pemeriksaan pada helikopter Rusia yang ditembak jatuh oleh pemberontak Suriah di Idib, 1 Agustus 2016. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Mi-8 helikopter transportasi militer telah ditembak jatuh setelah memberikan bantuan kemanusiaan ke kota Aleppo. REUTERS/Ammar Abdullah

    Dua orang pria melakukan pemeriksaan pada helikopter Rusia yang ditembak jatuh oleh pemberontak Suriah di Idib, 1 Agustus 2016. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Mi-8 helikopter transportasi militer telah ditembak jatuh setelah memberikan bantuan kemanusiaan ke kota Aleppo. REUTERS/Ammar Abdullah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemberontak Suriah menolak klaim pasukan pemerintah termasuk milisi pendukungnya dari Hizbullah Libanon yang menyebutkan bahwa mereka telah mengambil alih kembali beberapa bagian Aleppo dari pemberontak.

    Hassan al-Eshara, dari kelompok bersenjata Jaysh al-Islam, mengatakan kelompoknya dan beberapa organisasi bersenjata lainnya masih menguasai titik penting di sekitar Ramosa pada Selasa petang, 7 Agustus 2016, waktu setempat, meskipun pemerintah mengklaim menguasainya.

    "Kami tidak kalah perang di kawasan tersebut, kami mengambil alih dari pasukan rezim tiga hari lalu," kata Eshra kepada Aljazeera melalui telepon dari garis depan. "Kemarin, rezim mencoba merebut kembali Ramosa tiga kali, tapi strategi mereka gagal."

    Kelompok pemberontak ini melanjutkan, mereka bertempur sengit menahan serbuan pasukan pemerintah dan sekutunya di kawasan sebelah utara kota kunci. Eshra menerangkan kepada Aljazeera, bahwa pemberontak masih menguasai daerah Telat al-Snobarat di sebelah barat kota.

    "Kawasan ini masih kami kontrol," ucapnya. Dia menambahkan, target pemberontak adalah kawasan industri dan ladang minyak di sebelah utara kota. Kawasan ini telah dilengkapi dengan senjata rudal.

    ALJAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.