TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memberlakukan undang-undang darurat jika Mahkamah Agung menghalangi langkahnya memerangi kejahatan narkotik.
Ancaman Duterte disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Maria Lourdes Sereno saat berkunjung ke Infantri Batalion 4 di Kamp Evangelista, Kota Cagayan de Oro, Selasa, 9 Agustus 2016.
Sehari sebelumnya, Sereno mempersoalkan keterlibatan tujuh hakim dalam kejahatan narkotik. Sereno menegaskan, hanya pengadilan tinggi yang berwenang mendisiplinkan anggotanya. Tujuh hakim itu masuk daftar pejabat yang terlibat kejahatan narkotik yang diumumkan Duterte.
Menanggapi Sereno, Duterte menyatakan telah mempublikasikan nama-nama pejabat yang terlibat narkoba sebagai kepala pemerintahan di Filipina. "Saya tidak pernah menuduh seseorang, kecuali membaca nama mereka. Itu bukan kata-kata tuduhan. Itu tugas saya sebagai Presiden Filipina," ujar Duterte.
Duterte mengingatkan Sereno bahwa dia ditunjuk pemerintah untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung. Dan saat ini ada sekitar ratusan ribu orang kecanduan narkotik.
Duterte meminta Sereno tidak menciptakan krisis konstitusional terkait dengan kebijakannya memerangi kejahatan narkotik. "Please, jangan ciptakan isu konstitusional," tutur mantan Wali Kota Davao itu.
Sebelumnya, dua wali kota di wilayah Maguindanao menolak tuduhan terlibat dalam perdagangan narkotik. Nama keduanya ada dalam daftar nama pejabat yang diumumkan Duterte di Kota Davao pada Minggu, 7 Agustus 2016.
Dua wali kota itu adalah Montasir Sabal (Wali Kota Talitay) dan Rasul Sangki (Wali Kota Ampatuan).
Sangki menuturkan tidak pernah terlibat perdagangan narkotik. Adapun Sabal menjelaskan, dulu saat menjadi aparat kepolisian, ia memang pernah terlibat perdagangan narkotik. "Namun, saat masuk dunia politik dan menang, saya segera berhenti," kata Sabal, yang menjabat Wali Kota Talitay untuk ketiga kalinya.
INQUIRER | MARIA RITA
