UU Keamanan Nasional Malaysia Bukan untuk Bungkam Oposisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Muhammed Hashim. Tempo/Natalia Santi

    Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Muhammed Hashim. Tempo/Natalia Santi

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Muhammed Hashim, menyatakan Undang-Undang Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council Act (NSC) bukan untuk membidik kaum oposisi.

    Menurut Zahrain, undang-undang yang baru berlaku pada 1 Agustus lalu itu untuk pemberantasan tindak pidana terorisme. “NSC itu untuk pemberantasan terorisme. Dulu kami ada Internal Security Act atau ISA. Namun undang-undang itu sudah dicabut Perdana Menteri Najib,” kata Zahrain kepada Tempo di kantornya, Senin, 8 Agustus 2016.

    Laporan majalah Tempo edisi pekan ini bertajuk “Senjata Baru buat Najib” menyoroti undang-undang yang disahkan pada Desember 2015 oleh parlemen Malaysia tersebut. Kalangan oposisi dan pegiat hak-hak asasi manusia di Malaysia khawatir undang-undang itu disalahgunakan. Selain itu, hal tersebut memungkinkan Perdana Menteri Najib Razak mendeklarasikan status darurat di suatu kawasan dengan alasan keamanan.

    Menanggapi hal tersebut, Zahrain memastikan NSC tidak akan digunakan untuk membungkam kaum oposisi. Meski begitu, dia mengakui, ISA pernah disalahgunakan, terutama pada era pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Saat itu ISA dipakai untuk menahan sejumlah anggota oposisi dengan tuduhan mengganggu keamanan. “Tapi, sejak Najib menjadi perdana menteri, tidak pernah ada penyalahgunaan kekuasaan terhadap kaum oposisi,” ucap Zahrain.

    NSC adalah undang-undang terbaru dari rangkaian undang-undang untuk menumpas terorisme. Kalangan oposisi, bahkan majelis raja-raja, mengkritik NSC yang memberikan kuasa kepada perdana menteri selaku Ketua Dewan Keamanan Nasional untuk mendeklarasikan status darurat. Sebab, berdasarkan konstitusi Malaysia, hanya raja yang boleh mendeklarasikan status darurat.

    Adapun pegiat HAM dan Amnesti Internasional khawatir undang-undang itu digunakan untuk membungkam aksi protes damai dengan alasan keamanan nasional. “Kami dikecam karena meloloskan beberapa undang-undang ini. Tapi pemerintah saya tidak akan meminta maaf karena mengutamakan keamanan dan keselamatan rakyat Malaysia,” tutur Najib pada awal Agustus lalu, seperti dilansir Channel News Asia.

    NATALIA SANTI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.