Mantan Agen CIA Maju sebagai Capres Amerika Lewat Jalur Independen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Donald Trump mengacungkan ibu jari saat berkampanye di Gallogly Events Center, Universitas Colorado, Colorado, 29 Juli 2016. AP/Evan Vucci

    Donald Trump mengacungkan ibu jari saat berkampanye di Gallogly Events Center, Universitas Colorado, Colorado, 29 Juli 2016. AP/Evan Vucci

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kebijakan Partai Republik, Evan McMullin, mengumumkan rencananya menjadi calon presiden alternatif lewat jalur independen. Menurut dia, Amerika layak mendapatkan sosok pemimpin yang lebih baik ketimbang Donald Trump, yang merupakan calon dari Partai Republik, atau Hillary Clinton, kandidat dari Partai Demokrat.

    McMullin didukung kelompok anti-Trump. Dia merupakan sosok pengkritik keras Trump di media sosial. Ia juga menyebut Trump sebagai pengusaha yang otoriter.

    Dalam status Facebook-nya, McMullin mengutuk gagasan anti-muslim Trump. "Menyerang mereka (muslim) sebagai sebuah kelompok membuat Amerika lemah, bukan kuat," katanya dikutip dari BBC, Selasa, 9 Agustus 2016.

    McMullin adalah mantan agen CIA. Sebagai agen CIA, menurut dia, muslim dan Amerika berperan sentral untuk memberantas terorisme sejak tragedi 9 November 2001. "Mereka adalah aset yang sangat diperlukan," tuturnya.

    Dia meninggalkan CIA pada 2010 setelah 11 tahun. Kemudian ia bekerja untuk Goldman Sachs. Sempat pula menjadi penasihat senior keamanan nasional untuk Dewan Komite Luar Negeri pada 2013 dan Direktur Kebijakan Kepala Rumah Konferensi Republik.

    Dia yakin dapat menjadi pemimpin yang bisa memenuhi rasa tidak puas jutaan orang Amerika terhadap calon-calon presiden yang ada saat ini.

    McMullen akan mengajukan dokumen pencalonannya pada Senin waktu setempat, 8 Agustus 2016. "Tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar," ujarnya.

    AHMAD FAIZ | BBC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.