Hakim yang Dituding Duterte Melindungi Narkoba Ternyata..

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria ditangkap polisi saat melakukan razia jalanan di Manila, Filipina, 16 Juli 2016. Presiden Rodrigo Duterte, mendapat julukan

    Seorang pria ditangkap polisi saat melakukan razia jalanan di Manila, Filipina, 16 Juli 2016. Presiden Rodrigo Duterte, mendapat julukan "penghukum" karena bertindak tegas terhadap kejahatan dan narkoba. Dondi Tawatao/Getty Images

    TEMPO.CO, TACLOBAN CITY — Pengumuman 150 nama pejabat yang diduga terlibat jaringan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte menuai kontroversi. Bahkan, salah satu hakim yang masuk dalam daftar tersebut ternyata sudah tewas delapan tahun silam.

    Hakim Roberto Navidad dari Pengadilan Regional 32 di Kota Calbayog, Provinsi Samar, tewas ditembak orang tak dikenal pada 15 Januari 2008. Navidad dibunuh saat berada di dalam mobil setelah membeli obat di apotek. Keluarga Navidad tak bisa menuntut keadilan karena hingga kini pelaku belum diketahui.

    Delapan tahun kemudian, kerabat Navidad terperangah saat Duterte memasukkan nama mendiang sebagai pelindung bandar narkoba. “Ini adalah kebohongan keji. Alasan ia dibunuh karena memusuhi bandar narkoba di Kota Calbayog,” kata Elias Navidad Acosta, keponakan sang hakim, dalam pesan singkat kepada Inquirer.

    “Saya mengenal paman saya dari kepala hingga kaki. Dia bukan pelindung tapi pemburu bandar,” Acosta menambahkan.

    Acosta bekerja sebagai sheriff pengadilan di Pengadilan Regional Cabang 7 di Tacloban, tempat Navidad menjadi hakim selama satu dekade sebelum dipindah ke Calbayog. Navidad menjabat sebagai hakim di Calbayog selama lebih dari lima tahun sebelum tewas dibunuh pada 2008.

    Navidad juga tercatat pernah menjabat sebagai wali kota MacArthur, Samar Timur, pada 1972 -1979. Ia kemudian berpraktik di bidang hukum. Pada pemilu daerah 2007, Navidad sempat mengumumkan akan menjadi wakil gubernur di Provinsi Samar Timur, tetapi kemudian batal. Seluruh keluarganya kini menetap di Amerika Serikat.

    L INQUIRER | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.