Presiden The Fed: Brexit Pengaruhi Perdagangan Amerika  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Federal Reserve. AP Photo/J. Scott Applewhite

    Federal Reserve. AP Photo/J. Scott Applewhite

    TEMPO.CO, Bali - Presiden Federal Reserve Bank New York William C. Dudley mengatakan referendum Inggris keluar dari Uni Eropa (British Exit/Brexit) mempengaruhi sektor perdagangan Amerika Serikat, khususnya di bidang ekspor. Keputusan eksternal ini menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan The Fed.

    “Meskipun dampak langsung pertumbuhan Inggris lebih lambat dalam perdagangan AS, yang dipastikan sangat kecil,” kata Dudley dalam seminar Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) ke-21 di Nusa Dua, Bali, Senin, 1 Agustus 2016.

    The Fed mencatat total ekspor Amerika ke Inggris hanya sekitar 0,7 persen dari produk domestik bruto Amerika Serikat. Dudley yakin negaranya bisa menggunakan instrumen lain untuk memulihkan dampak Brexit ini. Apalagi, referendum tersebut sangat tidak menguntungkan bagi Inggris dan negara Eropa lainnya, terutama di sistem perbankan dan pasar uang.

    “Namun, saya percaya bahwa gempa susulan berpotensi menimbulkan risiko penurunan jangka menengah untuk ekonomi global, dan risiko ini perlu dipantau,” kata Dudley.

    Dudley memprediksi inflasi bakal meningkat seiring dengan penurunan harga di sektor energi. Sebaliknya, inflasi inti lebih stabil dengan tingkat konsumsi pribadi terhadap produk domestik bruto berada di level 1,6 persen selama empat kuartal terakhir atau di bawah asumsi 2 persen.

    “Fakta bahwa inflasi inti telah secara luas stabil selama beberapa bulan terakhir dalam menghadapi penurunan awal energi dan harga impor non-energi adalah penting. Itu membuat saya agak lebih yakin bahwa inflasi secara keseluruhan akan kembali ke tujuan inflasi 2 persen,” kata Dudley. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi berada di bawah perkiraan The Fed, Dudley pesimistis inflasi kembali ke level 2 persen.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.