Indonesia Tak Bisa Lagi Nonblok di Konflik Laut Cina Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor berita Xinhua merilis foto pesawat pembom H-6K terbang di atas Laut Cina Selatan yang diklaim masuk wilayah kekuasaan Tiongkok, 18 Juli 2016. Foto ini dirilis sehari setelah Pengadilan Abritrase Internasional memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan tidak berdasar. Liu Rui/Xinhua via AP

    Kantor berita Xinhua merilis foto pesawat pembom H-6K terbang di atas Laut Cina Selatan yang diklaim masuk wilayah kekuasaan Tiongkok, 18 Juli 2016. Foto ini dirilis sehari setelah Pengadilan Abritrase Internasional memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan tidak berdasar. Liu Rui/Xinhua via AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Konflik Laut Cina Selatan dipastikan akan mengubah sikap politik luar negeri pemerintah Indonesia. Ini terjadi setelah ada insiden yang terjadi di perairan Natuna pada Juni lalu antara Indonesia dan Cina.

    "Kejadian itu sudah mengubah pandangan antara Indonesia dan Cina tentang masalah-masalah di Laut Cina Selatan," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan laut Laksamana (Purn) Ahmad Sucipto Sabtu, 30 Juli 2016, di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta.

    Insiden antara Indonesia dan Cina terjadi saat militer Indonesia memberi tembakan peringatan atas nelayan Cina yang dianggap memasuki perairan Indonesia. Setelah insiden itu, ada pernyataan dari pihak Cina bahwa Indonesia dan Cina punya masalah overlapping claim di Laut Cina Selatan. "Selama ini tidak pernah muncul kata-kata itu," kata Sucipto.

    Pernyataan Cina bahwa ada masalah overlapping claim itu dipastikan mengubah sikap politik luar negeri Indonesia. Selama ini Indonesia bersikap non-allignment (nonblok) atas sengketa di Laut Cina Selatan dan mengatakan sengketa itu harus ditempuh melalui jalur internasional dengan jalan damai. Menurut Sucipto, setelah adanya pernyataan Cina tersebut, Indonesia tidak bisa lagi mengambil posisi nonblok.

    Indonesia, kata Sucipto, harus mempertahankan kepemilikan dan hak atas perairan Natuna. "Pasti kita akan mengubah sikap politik luar negeri kita atas Laut Cina Selatan, entah kapan, tapi pasti ada perubahan," kata Sucipto. Dan salah satu penguat dari politik luar negeri itu adalah memperkuat tentara dan armada militer. Ini dilakukan untuk mempersiapkan skenario terburuk, yaitu perang.

    Sengketa Laut Cina Selatan terjadi antara Cina dan beberapa negara ASEAN. Sayangnya, negara-negara ASEAN gagal menghasilkan komunike bersama atas sengketa tersebut. Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan kegagalan itu membuktikan kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.

    Connie mengatakan ASEAN sudah tidak lagi digunakan untuk kepentingan ASEAN, seperti awal didirikan. ASEAN telah berubah dengan masuknya banyak kepentingan negara-negara di luar ASEAN, misalnya melalui ASEAN+3, ASEAN+6, dan lainnya. Ini membuat di antara sesama negara ASEAN terbelah yang didorong kepentingan masing-masing, ada yang pro-Amerika Serikat dan pro-Cina. "Jadi menurut saya kita ubah saja, balik pada ASEAN for ASEAN," kata Connie.

    Pilihan kedua, Connie menyarankan agar Indonesia meninggalkan ASEAN bila organisasi kawasan itu menjadi beban bagi Indonesia dalam menyelesaikan Laut Cina Selatan. Terlebih lagi Indonesia telah menyatakan visinya untuk menjadi poros maritim dunia. "Kenapa kita enggak memperkuat kita sendiri dan tidak membawa beban-beban ASEAN lagi," kata Connie.
    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.