TEMPO.CO, Kairo -Ulama senior otoritas tertinggi Islam Mesir, al-Azhar, menolak keputusan terbaru pemerintah untuk menyeragamkan khutbah shalat Jumat di seluruh masjid di negara itu.
Dewan Ulama Senior Al-Azhar memperingatkan bahwa keputusan pemerintah itu akhirnya akan menghasilkan pemikiran ulama yang dangkal dan "membekukan" ceramah agama.
"Imam akan menyadari mereka tidak dapat berbicara, berdebat, dan memberi respon terhadap ide (ekstremis) sekaligus memperingatkan rakyat akan bahayanya," kata dewan itu dalam satu pernyataan, seperti yang dilansir Guardian pada 28 Juli 2016.
Kritik mengatakan inisiatif menyeragamkan khutbah, yang diluncurkan oleh Kementerian Wakaf Agama Mesir, adalah satu upaya baru pemerintah untuk memperketat kontrol pemerintah atas ceramah agama. Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengatur masjid dan rumah-rumah ibadat.
Menteri Wakaf Agama, Mokhtar Gomaa mengatakan, langkah itu bertujuan untuk memerangi ide ekstremis, sekaligus meningkatkan potensi ulama Islam.
"Imam harus latihan yang serius dan menambah pengetahuan sehingga mereka mampu berhadapan dengan ide-ide radikal dan aneh melalui pengetahuan dan intelektual yang tepat," katanya.
Ketika mengabaikan penolakan Al-Azhar terhadap hukum baru itu, juru bicara Kementerian Wakaf Agama, Gaber Tayaa mengatakan kementerian itu akan bergerak maju dengan mengeluarkan khutbah tertulis umum, yang bertujuan untuk menghentikan "kekacauan" dalam ceramah agama saat ini.
Menurut rencana, Kementerian akan menyewa komite ulama negara untuk menulis khotbah setiap minggunya untuk disebarkan di seluruh masjid. Sebuah komite menteri yang memeriksa dan memantau masjid juga akan dibentuk untuk melaporkan kinerja ulama di seluruh negeri.
THE GUARDIAN|TIMES OF ISRAEL|YON DEMA
