Kudeta Turki, Keamanan Dikendalikan Mendagri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Kolonel Ali Yazici. yenisafak.com

    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Kolonel Ali Yazici. yenisafak.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan memecat para jenderal militer dan membungkam sejumlah media, pemimpin Turki itu menyiapkan dekrit berisi perintah bahwa seluruh masalah keamanan di luar yurisdiksi kepolisian dan pantai dikendalikan Kementerian Dalam Negeri.

    Surat perintah itu dikeluarkan Erdogan terkait dengan kudeta gagal yang digalang oleh militer pada Jumat, 15 Juli 2016, menyebabkan sedikitnya 3.000 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka.

    Dekrit tersebut, menurut laporan Al Jazeera, akan segera dibawa ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Diduga surat perintah itu bakal mulus karena parlemen Turki dikuasai para politikus pimpinan Erdogan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).

    "Parlemen memiliki kewenangan mengawasi keputusan presiden sebagai bagian dari keadaan darurat yang pernah keluarkan pemerintah," tulis Al Jazeera, Rabu, 28 Juli 2016. Kantor berita Turki, Anadolu, menambahkan, dekrit baru yang dikeluarkan Presiden Erdogan itu akan berlaku efektif pada Kamis, 29 Juli 2016.

    Sejak kudeta gagal itu berlangsung, pemerintah telah menahan 15.846 orang, termasuk di dalamnya anggota militer, hakim, jaksa, dan pegawai negeri sipil. Menurut beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri yang disebutkan namanya, jumlah yang diseret ke pengadilan 8.133 orang.

    Baca: Turki Tutup Puluhan Organisasi Media

    Reaksi cepat pemerintah menahan ribuan orang itu sejak kudeta gagal justru menimbulkan rasa gundah para sekutu Turki. Mereka mengatakan sikap Turki tersebut mengarah kepada kebijakan otoriter.

    Salah satu yang menaruh perhatian terhadap sikap Erdogan itu adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. Dalam percakapannya melalui telepon, Ban berkata kepada Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu bahwa pemerintah harus cepat menunjukkan bukti kuat sehingga status para tahanan segera diputuskan pengadilan.

    Ban berkali-kali mengingatkan Turki agar negeri itu menghormati kebebasan berbicara, berkumpul, dan penegakan hukum. "Sekjen PBB sangat yakin bahwa pemerintah dan rakyat Turki akan mengubah situasi ketidakpastian menjadi persatuan menuju demokrasi yang sesungguhnya," kata juru bicara Ban, Farhan Haq.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.