Dituduh Dukung Gulen, 211 Staf Turkish Airlines Dipecat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • www.turkishairlines.com

    www.turkishairlines.com

    TEMPO.COIstanbul - Perusahaan penerbangan milik pemerintah Turki, Turkish Airlines, mengumumkan pemecatan 211 stafnya, termasuk staf di lini manajemen dan awak kabin. Mereka dituduh terlibat dalam gerakan yang dipimpin ulama dan pengusaha Fethullah Gulen. Presiden Recep Tayyip Erdogan menuding Gulen berada di balik upaya kudeta berdarah pada Jumat, 15 Juli 2016.  

    Pengumuman ini datang hanya 10 hari setelah kudeta yang gagal oleh anggota beberapa petinggi militer Turki. 

    Pihak Turkish Airlines beralasan pemecatan itu disebabkan oleh inefisiensi, kinerja yang buruk, serta dukungan terhadap gerakan Gulen. "Kontrak kerja dari 211 karyawan Turkish Airlines telah dibatalkan mengingat tidak terpenuhinya standar kinerja serta sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kepentingan negara dan perusahaan kami," demikian pernyataan resmi maskapai tersebut, seperti dilansir Business Insider pada 25 Juli 2016.

    Turkish Airlines merupakan maskapai penerbangan terbaik ketujuh di dunia bulan ini versi Skytrax. Pemerintah Turki memegang saham 49 persen di Turkish Airlines.

    Pemecatan itu dilakukan setelah dilakukan penahanan 42 wartawan kemarin, termasuk komentator dan mantan anggota parlemen, Nazli Ilicak.

    Pihak berwenang telah memecat, menskors, bahkan menahan sekitar 60 ribu orang, terutama karyawan sektor publik, setelah kudeta yang gagal oleh faksi kecil di militer. Mereka dituduh bersimpati atau milik sebuah kelompok yang dipimpin Gulen.

    Menyusul kegagalan kudeta yang berlangsung pada 15 Juli, 265 orang dilaporkan tewas serta lebih dari 2.000 orang mengalami luka-luka. 

    BUSINESS INSIDER | STRAITS TIMES | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.