Penembakan di Munich, Tak Ada WNI yang Menjadi Korban

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang berjalan keluar dari pusta perbelanjaan Olympia usai terjadinya penembakan di Munich, Jerman selatan, 22 Juli 2016. AP Photo

    Sejumlah orang berjalan keluar dari pusta perbelanjaan Olympia usai terjadinya penembakan di Munich, Jerman selatan, 22 Juli 2016. AP Photo

    TEMPO.COJakarta - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tak ada WNI yang menjadi korban penembakan di pusat belanja Olimpiazentrum & Marienplatz, Munich, Jerman, Jumat, 22 Juli 2016, sekitar pukul 17.50 waktu setempat.

    “Berdasarkan informasi KBRI Berlin dan KJRI Frankfurt, sampai saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 Juli 2016.

    Iqbal mengatakan terdapat sekitar 11.780 WNI di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Sebanyak 894 orang tinggal di Kota Munich. Sebagian besar atau 248 orang berstatus mahasiswa, 165 orang ibu rumah tangga, 151 orang karyawan, dan 9 orang wiraswasta.

    Bagi keluarga WNI yang membutuhkan informasi, KBRI Frankfurt dapat dijangkau di nomor telepon +49 162 4129044. Keluarga juga dapat menghubungi Hotline Kementerian Luar Negeri di nomor +6281290070027.

    Penembakan di Munich bermula di depan restoran McDonald’s. Pelaku kemudian masuk ke pusat belanja Olimpiazentrum & Marienplatz. Penembakan ini menyebabkan 10 orang tewas. Sebanyak 21 orang dilaporkan terluka dan tiga di antaranya mengalami luka berat.

    Pihak Kepolisian Munich menduga pelaku penembakan merupakan seorang pemuda berusia 18 tahun. Pemuda berkewarganegaraan Jerman dan keturunan Iran tersebut ditemukan tewas akibat menembak dirinya sendiri. Berdasarkan laporan CNN, hingga saat ini pengamanan masih berlangsung di Munich dan layanan transportasi umum dihentikan untuk sementara.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.