Soal Laut Cina Selatan, Filipina Tolak Ajakan Negosiasi Cina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal penjaga pantai Tiongkok mengadakan latihan SAR dekat pulau Paracel di Laut Cina Selatan, 14 Juli 2016. Tiongkok menolak keputusan Pengadilan Abritrase Internasional mengenai Laut Cina Selatan dan akan mengadakan latihan militer pada minggu ini. REUTERS/Stringer

    Kapal penjaga pantai Tiongkok mengadakan latihan SAR dekat pulau Paracel di Laut Cina Selatan, 14 Juli 2016. Tiongkok menolak keputusan Pengadilan Abritrase Internasional mengenai Laut Cina Selatan dan akan mengadakan latihan militer pada minggu ini. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Manila - Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menolak proposal mitranya dari Cina untuk memulai pembicaraan bilateral tentang sengketa di Laut Cina Selatan dengan syarat keputusan arbitrase minggu lalu tidak dibahas.

    "Menteri Luar Negeri Cina mengundang kami mengadakan diskusi bilateral, tapi tidak ingin berkonsultasi tentang keputusan arbitrase. Saya beri tahu dia bahwa dia tidak sejalan dengan konstitusi dan kepentingan negara kami," kata Yasay, seperti dilansir Phil Star pada Selasa, 19 Juli 2016.

    Hal tersebut disampaikan Yasay dalam wawancara dengan saluran berita ABS-CBN. Dia mengacu pada perintah Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, beberapa pekan silam.

    Dalam kesempatan itu, Yasay menuturkan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi memperingatkannya terkait dengan konfrontasi yang mungkin terjadi jika Filipina tetap bersikeras pada putusan Pengadilan Tetap Arbitrase.

    Yasay berujar, ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina dalam KTT pemimpin Asia dan Eropa di Mongolia minggu lalu. Saat ini, dia menegaskan, prioritas Filipina adalah menegosiasikan hak nelayannya untuk kembali ke Terumbu Scarborough. Pelaksanaan semua bagian dari keputusan pengadilan, kata dia, akan dilakukan satu per satu.

    Sidang arbitrase sebelumnya menyimpulkan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk klaim sejarahnya atas perairan yang disengketakan di Cina Selatan. Pengadilan juga memutuskan Cina melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dengan membangun pulau buatan di zona ekonomi eksklusif Filipina.

    PHIL STAR | YON DEMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.